PUSKAPIK.COM, Pemalang – Krisis Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menjadi persoalan serius yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Beragam siasat dilakukan pemerintah untuk menambal kekosongan awak birokrasi.
Krisis ASN ini mengemuka sejak awal September 2023 lalu. Dimana lingkungan Pemkab Pemalang kian tahun dirasa kian menyusut, hal ini menyusul adanya moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah pusat.
Disisi lain, hingga kini belum ada kepastian pengadaan Calon PNS, yang ada hanyalah pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga
Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, membenarkan, krisis ASN masih menjadi persoalan yang dihadapi Pemkab Pemalang, terutama di Inspektorat. Berbagai langkah pun sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.
Salah satunya, kata Mansur, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan milik pemerintah.
“Kemarin kita sudah ke IPDN dan STAN, untuk kerjasama agar lulusan mereka bisa masuk ke Pemalang khususnya mahasiswa asal Pemalang.” kata Mansur, usai acara penyerahan SK Pensiun PNS di Aula BKD, Selasa 26 September 2023.
Namun, Mansur masih ingin menelisik lebih dalam persoalan krisis ASN yang dihadapi Pemkab Pemalang ini. Menurutnya persoalan tersebut bisa menjadi momen untuk menata kembali birokrasi Pemalang agar lebih efektif.
“Jangan-jangan sebenarnya pegawai kita ini cukup, hanya saja karena kurang efektif, jadi seolah kekurangan. Saya melihat, gaji pegawai yang begitu besar tidak berimbang dengan output yang dihasilkan. Jadi saya rasa kurang efektif.” tuturnya.
Maka, Mansur juga menyiapkan opsi untuk meningkatkan keahlian para ASN pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilanda krisis pegawai.
“Karena mungkin sebetulnya banyak pegawai, tapi tak menguasai bidang tertentu. Jadi jumlah pegawai itu cukup, hanya saja kurang keahliannya.” jelas Mansur Hidayat.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Baca Juga
