PUSKAPIK.COM, Pemalang – Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, memastikan kesiapan rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Pemalang agar program Universal Health Coverage (UHC) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kesiapan unit pelayanan kesehatan tersebut dobahas saat Rapat Executive Meeting Persiapan UHC Kabupaten Pemalang Tahun 2024 di Ruang Gadri Kantor Bupati Pemalang, Senin 11 Desember 2023.
“Semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Pemalang dan semua puskesmas di Kabupaten Pemalang utamakan pelayanan dan pelayanan,” jelasnya.
Mansur menyampaikan bahwa saat ini kesehatan adalah salah satu indikator penting dalam indeks pembangunan manusia.
“Hari ini dirapatkan Kabupaten Pemalang agar di Tahun 2025 warga masyarakat khususnya warga yang tidak mampu ketika sakit tidak bingung,” jelasnya.
Mansur layanan kesehatan tak menyulitkan masyarakat, misalnya dalam penggunaan BPJS. Menurutnya, masih ditemui adanya diskriminasi dalam pengguna BPJS.
“Silahkan semua menggunakan fasilitas yang ada, pelayanannya sama jangan dibeda-bedakan,” tegasnya.
Mansur berharap, dengan adanya UHC ini, di Tahun 2024 nanti warga masyarakat khususnya yang tidak mampu sudah tenang hatinya dan dilayani dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPJS cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu, menjelaskan, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
Sri melaporkan kondisi perkembangan UHC Kabupaten Pemalang sesuai dengan regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah saat ini sudah terlaksana dengan cukup baik.
Mugirahayu memaparkan untuk per 1 Desember 2023 Pemalang berada di posisi 97,45 persen dari jumlah penduduk yang terdaftar sekitar 1,5 juta, kemudian status keaktifan sudah 75,39 persen dimana untuk angka nasional cakupannya mencapai 95 persen dan untuk Jawa Tengah sendiri ada di angka 94,05 persen.
“Jadi dari ranking cakupan UHC maka Kabupaten Pemalang ada di urutan 14, kemudian untuk urutan UHC Kabupaten Pemalang ada di urutan 24,” tuturnya.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi