PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pemalang, Slameto, mengajak masyarakat mengawasi potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh petahana yang maju di Pilkada Pemalang 2024.
“Sebagai calon kepala daerah pada pilkada, petahana cenderung untuk melakukan politisasi anggaran. Sebagai calon kepala daerah petahana tentunya memiliki peluang besar dalam manfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingan politiknya.” ujarnya, Selasa (10/9/2024).
Baca Juga
Pos anggaran hibah dan belanja bantuan sosial, kata Slameto, merupakan salah satu pos belanja paling rawan dan sangat berpotensi dipakai bagi calon kepala daerah petahana untuk mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan.
Dalam beberapa kasus, politisasi anggaran cenderung terjadi ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon petahana.
“Politisasi anggaran ini biasanya akan dilakukan secara diam-diam dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya.”
Selain potensi penyalahgunaan dana bansos dan hibah yang sangat lebar, Partai Hanura melihat bahwa petahana juga diuntungkan lewat kucuran dana desa.
“Saya khawatir dana desa juga dimanfaatkan oleh pasangan calon petahana sebagai ‘modal politik’ untuk memuluskan jalan politiknya agar dapat terpilih kembali.” pungkasnya.
Seperti diketahui, petahana Mansur Hidayat kembali maju di Pilkada Pemalang 2024 berpasangan dengan Muhammad Bobby Dewantara. Mamsur – Bobby mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemalang, Rabu (28/8/2024).
Pasangan bakal calon Bupati – Wakil Bupati, Mansur-Bobby, maju di Pilkada Pemalang 2024 dengan diusung koalisi gemuk antara lain Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, PDIP, Demokrat, Nasdem, Partai Garuda, dan PKN.
Baca Juga
