Lurah dan Fasilitator SLRT Diminta Percepat Verval DTKS
- calendar_month Jum, 25 Okt 2024
” Menurut data dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas, memang masih ada salah sasaran sekitar 46 persen. Hal ini memang tidak mudah menyadarkan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos), bahkan ada yang semestinya berhak justru malah tidak mendapatkan bantuan. Kami berharap, permasalahan kesejahteraan sosial seperti ini harus dihadapi bersama. Kalau memang mereka tidak berhak mendapatkan bansos, jangan diterima sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi menerangkan, percepatan verval ini untuk mendukung DT Jateng, dimana merupakan data kesejahteraan sosial yang mengkombinasikan DTKS dan P3KE. Jika dalam DTKS ini menggunakan hitungan desil, sementara P3KE tidak ada hitungan desilnya.
“Hal ini diintegrasikan dan sudah digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jateng untuk data afirmasi warga miskin. Jika tidak verval sampai 100 persen, maka kasihan mereka. Data ini sangat berguna sekali untuk intevensi bagi Dinsos, Bappeda, maupun OPD-OPD lain dalam rangka pengentasan kemiskinan,”tutur Yos.
Menurutnya, dari DT Jateng ini bisa terlihat jumlah warga yang belum sekolah, rumahnya tidak layak, belum mendapatkan bansos, yang masih menganggur dan memerlukan pelatihan kerja, dan sebagainya.
“Jadi bisa diketahui dari data DT Jateng tersebut. Kegiatan verval ini melibatkan lurah dan memang sudah ada petugas verifikator kelurahan tapi ternyata jumlahnya belum cukup. Sehingga, dari pertemuan ini harapannya ada masukan ide atau usulan dari lurah terkait percepatan verval Data Kesejahteraan Sosial ini, apakah harus melalui perangkat RT/RW langsung, pendataan ini juga dilampirkan bukti foto penunjang agar datanya valid dan tepat sasaran penerima bansosnya,”pungkasnya.(**)
- Penulis: puskapik
