Netralitas Penyelenggara Pilkada Pemalang Diragukan
- calendar_month Sen, 25 Nov 2024
“Kemudian politisasi program pemerintah. Mulai bantuan sosial (bansos) seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan), warga penerima diancam akan dicabut jika tidak mau memilih calon tertentu. Program lain seperti UHC juga sama, hak warga akan dicabut jika tak sejalan,” jelasnya.
Tak sampai disitu saja, disinyalir kuat ada upaya memanfaatkan kekuasaan dalam penggunaan anggaran daerah dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 mendatang.
“Dana-dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemalang, disulap sedemikian rupa untuk kepentingan calon teetentu dalam hajatan politiknya sendiri.” kata Bambang Mugiarto.
“Dari pemberian bantuan pada ormas termasuk ormas keagamaan, dana optimalisasi pemerintah desa dan yang lainnya diberikan disaat timing-nya dekat masa kampanye,” papar pria yang akrab disapa BM.
Jubir paslon An-Nur itu menyampaikan, hal serupa diduga dilakukan pada organisasi pemerintah lainnya.
“Berani tidak Baznas Pemalang buka-bukaan. Selama ini akuntabilitasnya seperti apa, peruntukannya kemana,” ujarnya.
Bambang Mugiarto merasa paslon yang ia dukung diserang dengan sejumlah isu miring. “Kami paslon An-Nur diserang terus dengan berbagai isu. Utamanya isu primordial politik identitas yang berasal dari pendukung paslon petahana,” tambahnya.
“Coba cek, siapa sih paslon yang sesungguhnya bukan penduduk pemalang dengan identitas data kependudukan 3327 dengan kiprah bagi masyarakat di Pemalang sudah begitu lama?” pungkas Bambang Mugiarto. (**)
- Penulis: puskapik
