PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua DPRD Pemalang, Martono, turun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan Desa Pegongsoran Kabupaten Pemalang untuk mencari solusi penanganan darurat sampah, Minggu (22/12/2024) siang.
Dirinya datang bersama Wakil Ketua I, Slamet Ramudji, dan Wakil Ketua III, Aris Ismail serta sejumlah anggota DPRD Pemalang lainnya. Mereka lantas bertemu perwakilan Pemdes Pegongsoran dan sejumlah warga.
“Sebenarnya kami juga menyesalkan kenapa kok ini (TPA) sampai ditutup, tapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, baik pemerintah kemarin maupun yang akan datang, maka ayo bareng-bareng kita cari solusinya.” kata Martono.
Baca Juga
Martono menyebut, dirinya turun langsung ke TPA Pesalakan untuk mencari tahu akar permasalahan yang menjadi alasan warga menutup paksa TPA, serta mencari solusi agar TPA bisa difungsikan kembali, lantaran kondisi sampah yang darurat.
“Sejauh ini kita DPRD tentu sudah ikut membantu upaya penyelesaian permasalahan sampah ini lewat politik anggaran.” jelas Martono.
“Saran kami dari dewan, agar diperhatikan masyarakat masyarakat sekitar TPA Pesalakan, terkait kompensasi kesehatan, dan kompensasi lain-lain. Itu yang harus kita pikirkan bersama, kita ingin menyelesaikan persoalan.” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Martono pun menanyakan langsung kepada perwakilan pemerintah desa dan warga, mengenai tuntutan-tuntuan serta kompensasi yang diharapkan warga agar TPA Pesalakan bisa dibuka kembali.
Menanggapi itu Kepala Dusun III Desa Pegongsoran, Nur Toli, menuturkan, pemerintah desa Pegongsoran saat ini masih terus membangun komunikasi dengan warganya terkait rencana dibukanya kembali TPA Pesalakan.
“Pro dan kontra di antara warga itu masih ada. Jadi kita belum bisa pastikan nanti bisa dibuka apa enggak. Harus musyawarah lagi. Warga juga sekarang kayak apatis sama pemerintah karena sering dijanjikan tapi zonk.” tuturnya.
Warga sekitar TPA Pesalakan, Bayu, menambahkan, sejatinya sejak awal tuntutan warga tak muluk-muluk. Warga hanya meminta agar pengelolaan sampah di TPA dibenahi. Pasalnya TPA yang usianya 30 tahun itu sudah overload.
“Dari awal bolak balik kita minta agar pengelolaannya dibenahi, sampah disini diolah, jangan cuma open dumping, ditumpuk gini. Waktu lagi parah-parahnya, belatung itu sampai ke rumah warga.” tuturnya.
Disamping itu, kata Bayu, selama ini kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga Pesalakan pun belum serius. Baik kompensasi layanan kesehatan maupun kompensasi-kompensasi lainnya.
Setelah ini rencananya Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama DPRD Pemalang bakal beraudiensi dengan warga Pesalakan untuk membahas rencana pembukaan kembali TPA Pesalakan. (**)
Baca Juga
