Babinsa di Kalisaleh Pemalang Bersihkan Lingkungan Bareng Emak-emak

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, kata Ariakta, di mana protokol kesehatan diterapkan secara ketat, semestinya kegiatan penyampaian aspirasi dikomunikasikan terlebih dahulu. “Supaya jelas, nanti kira-kira berapa orang yang akan datang,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinsos Pemalang Slamet Masduki enggan berkomentar terkait tuduhan yang dilontarkan GEMPAR kepada pihaknya dalam surat tembusan maupun pamflet aksi. “Pokoknya saya […]

Dia berharap, Dinkes lebih serius menangani wabah corona ini secara kongkret. Sehingga, masyarakat merasa nyaman dan bisa mengantisipasi penyebaran virus itu secara mandiri. “Segera buat posko-posko kesehatan dan posko informasi tentang Covid-19 dari di ruang-ruang publik. Beri kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat,” imbuhnya. Terkait persoalan ini, Kepala Dinkes Pemalang, dr Solahudin yang coba dikofirmasi Puskapik […]

PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan kembali  menerima dua (2) jenis logistik berupa 1.720 unit bilik suara dan 868 buah kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekalongan 2024. Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Rando Yogananda membenarkan bahwa, kedua jenis logistik itu telah diterima KPU Kota Pekalongan pada Minggu, 6 Oktober […]

Dia menegaskan, seluruh pegawai pasar dan paguyuban wajib membentuk gugus tugas Covid-19. Tugas mereka mengawasi para pedagang dan pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Apabila ditemukan ada yang melanggar, gugus tugas wajib menegur dan memberikan edukasi. “Di pintu masuk dijaga anggota TNI, Polri dan gugus tugas Covid-19 pasar. Jika ada pengunjung yang tidak pakai masker, […]

“Kami juga akan meneruskan ke Satpol-P3KP selaku yang berwenang menertibkan APK yang melanggar. Saat ini kami masih menginventarisir APK yang melanggar untuk kemudian melaporkan ke Bawaslu Provinsi dan berjenjang mulai Kamis, 10 Oktober 2024. Kami akan mengirim surat himbauan juga ke LO untuk penertiban secara mandiri APK yang melanggar dalam kurun waktu 3×24 jam. Selanjutnya, […]

“Sumber dana kampanye dilarang bersumber dari pihak luar negeri baik pribadi ataupun badan hukum, baik NJO atau pemerintah luar negeri, uang hasil pidana, APBN, APBD dan BUMDes. Jika nasih tetap menerima, maka ada konsekuensi yakni tindak pindana penjara maksimal 36 bulan, kemudian denda Rp 36 juta ,” terang Adi. Lebih lanjut dikatakan, Paslon juga dilarang […]