Sabtu, 6 Des 2025
light_mode

Penurunan Tanah Jadi Pemicu Rob, Ahmad Luthfi Minta Pemda Melek Spam

  • calendar_month Jum, 27 Jun 2025

Pemerintah juga membangun 2 kolam retensi yaitu kolam retensi Sri Wulan di Sayung Demkar seluas 36 hektare yang mampu menampung 1,6 juta meter kubir dan kolam Terboyo di Semarang yang mampu menamping 6,9 juta meter kubik air.

“Jadi dengan adanya giant sea wall, kolam retensi akan dibuat, termasuk dalam anggaran yang Rp 10,9 triliun itu, doakan agar akhir 2026 wilayah Sayung sudah clear dari rob.” pungkasnya. **

Bagikan Ke Teman
  • Penulis: puskapik

Rekomendasi Untuk Anda

  • foto : ilustrasi (red)

    Puskapik Minta Pemkab Pemalang Fokus Atasi Kekeringan

    • calendar_month Kam, 17 Okt 2019
    • 0Komentar

      PEMALANG (PuskAPIK) – Direktur Pusat Informasi dan Kebijakan Publik (Puskapik), Heru Kundhimiarso meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang untuk segera melakukan langkah-langkah serius penanganan dalam menghadapi masalah kekeringan di sejumlah wilayah selatan Kabupaten Pemalang. Kundhi menyebut, salah satu solusi untuk menghilang wabah kekeringan yaitu mencetuskan program manajemen air. Ia menilai, salama ini Pemkab dalam menyikapi […]

    Bagikan Ke Teman
  • Pemkot Tegal Siapkan Ruang Isolasi di Tiap Kecamatan

    Pemkot Tegal Siapkan Ruang Isolasi di Tiap Kecamatan

    • calendar_month Sen, 14 Jun 2021
    • 0Komentar

    Pemkot Tegal, sambung Dedy Yon, rencana kontijensi ini dilakukan apabila terjadi peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR). Di mana terjadi peningkatan jumlah kasus aktif COVID-19 seperti terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Kontributor: Fahri Latief Editor: Amin Nurrokhman     Baca JugaBupati Pimpin Jamasan Kereta Kencana Dan Benda Pusaka      Bagikan Ke Teman

    Bagikan Ke Teman
  • Pemerintah Wajibkan Registrasi Kendaraan Listrik, STNK dan BPKB Jadi Bukti Legalitas

    Pemerintah Wajibkan Registrasi Kendaraan Listrik, STNK dan BPKB Jadi Bukti Legalitas

    • calendar_month Kam, 6 Feb 2025
    • 0Komentar

    PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah resmi menetapkan kewajiban kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk jenis kendaraan listrik baik motor maupun mobil listrik. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Pekalongan, Ngatmin mengungkapkan bahwa, meskipun kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi, legalitas tetap […]

    Bagikan Ke Teman
  • Bupati Tegal Positif Corona, 24 Orang Ditracing

    Bupati Tegal Positif Corona, 24 Orang Ditracing

    • calendar_month Sel, 1 Jun 2021
    • 0Komentar

    PUSKAPIK.COM, Tegal – Setelah Bupati Tegal, Umi Azizah dinyatakan positif Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, melakukan tracing terhadap 24 orang kontak erat Bupati Tegal, Umi Azizah. Jubir Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Sarmanah Adi Muraeni saat dihubungi Selasa 1 Juni 2021 mengatakan, tracing ini dilakukan terhadap kontak erat Bupati Tegal yang meliputi keluarga, Ajudan, sekpri […]

    Bagikan Ke Teman
  • Isu Bancakan Proyek PL di Pemalang, Siapa Dirugikan?

    Isu Bancakan Proyek PL di Pemalang, Siapa Dirugikan?

    • calendar_month Sel, 2 Feb 2021
    • 0Komentar

    “Sebab konsep saya sederhana, anggaran hari ini bukan era pemerintahan Aman (Agung-Mansur-red), persoalan itu menjadi kontrol kami, kalaupun intervensi yang harus sesuai aturan,” katanya. Sementara itu, Aktivis Andi Rustono pun angkat bicara terkait riuhnya oknum yang meminta jatah proyek pada dinas yang gemuk mengelola proyek infrastruktur. Menurutnya, mereka hanya memanfaatkan situasi peralihan bupati lama ke […]

    Bagikan Ke Teman
  • Tenaga Honorer Resah, DPRD Pemalang Minta Pemerintah Tak Asal Main PHK

    Tenaga Honorer Resah, DPRD Pemalang Minta Pemerintah Tak Asal Main PHK

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • 0Komentar

    “Perlu kita sikapi dari awal terlebih dahulu, bahwa pengangkatan teman-teman (honorer) dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing. Mekanisme honor juga disikapi masing-masing perangkat daerah.” jelasnya. Maka itu, soal pemutusan hubungan kerja bukanlah wewenang BKD. Melainkan menjadi kebijakan masing-masing organisasi perangkat daerah atau dinas tempat para tenaga honorer tersebut mengabdi. “Kami (BKD) belum pernah mengeluarkan SK tentang […]

    Bagikan Ke Teman
expand_less