Soal 129 ribu Warga Brebes Dicoret, BPJS Kesehatan dan Kemensos Dinilai Gagal Lindungi Rakyat Kecil
- calendar_month Kam, 17 Jul 2025
Diketahui, dalam pertemuan Forum Kemitraan Faskes, BPJS Kesehatan justru sibuk membahas antrean digital dan waktu tunggu layanan, alih-alih menuntaskan masalah pencoretan peserta.
“Yang rakyat butuh bukan antrean online. Tapi kepastian bisa masuk IGD saat mereka sekarat,” ucap Anom.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan program JKN bukan sekadar angka klaim atau jumlah peserta, tapi apakah rakyat miskin ditolak atau tidak saat sakit.
“Kalau negara cuma bisa mencoret nama dari sistem tanpa solusi, itu bukan perlindungan. Itu pengkhianatan,” ujarnya tajam.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Brebes turun langsung menenangkan keadaan. Tanpa menyalahkan, mereka memilih bergerak cepat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowati menegaskan bahwa pelayanan di puskesmas tetap diberikan kepada semua warga, meskipun kartu BPJS tidak aktif.
“Wong puskesmas itu gratis, jadi siapa pun tetap dilayani. Kapitasi yang dikelola puskesmas bisa digunakan untuk semua,” tegasnya.
Untuk pasien yang perlu rujukan ke rumah sakit, pihak Dinkes akan melakukan verifikasi kelayakan, dan tiga RSUD di Brebes siap membantu, termasuk pasien yang kepesertaannya nonaktif.
Isu ini menjadi salah satu sorotan dalam forum yang dibuka oleh Pj Sekda Brebes, Dr. Tahroni, M.Pd, yang mendorong agar semua pihak, mulai dari BPJS, faskes, hingga pemerintah, tidak jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan layanan kesehatan.
“Kita perlu duduk bersama, bukan saling menyalahkan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” ujar Tahroni.
- Penulis: puskapik
