Dugaan Pungli dan Korupsi PTSL di Batang, 1.700 Warga Jadi Korban Kuasa Hukum Lapor ke Polda Jateng
- calendar_month Sen, 21 Jul 2025
PUSKAPIK.COM, Batang – Program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, diduga disalahgunakan oleh oknum panitia dan perangkat desa. Akibatnya, ribuan warga menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli), gratifikasi, bahkan tindak pidana korupsi.
Hal ini diungkap oleh Kantor Hukum Law Office Damirin, S.H. & Partners, selaku kuasa hukum para korban. Melalui surat aduan tertanggal 20 Juli 2025, para advokat Damirin, S.H. dan Bayu Wirajaya, S.H., resmi melaporkan dugaan praktik ilegal ini ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah.
“Kami mewakili warga yang merasa dirugikan atas dugaan penyimpangan program PTSL. Ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum berupa pungli, korupsi, gratifikasi, hingga manipulasi data,” tegas Damirin dalam keterangannya.
Berdasarkan aduan tersebut, kuasa hukum menyebut bahwa sejak tahun 2023, Ketua RT se-Desa Depok dikumpulkan di Balai Desa untuk melakukan pendataan warga peserta PTSL. Namun, proses ini dilakukan tanpa sosialisasi ataupun penyuluhan resmi kepada masyarakat.
Yang lebih mengkhawatirkan, penentuan tarif PTSL dilakukan sepihak tanpa musyawarah dengan warga. Biaya yang dipatok bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per sertifikat. Anehnya, tidak ada penjelasan kepada warga terkait perbedaan jumlah tersebut.
“Warga mengaku tidak tahu kenapa ada yang membayar Rp1 juta, tapi ada juga yang diminta hingga Rp6 juta. Semua tanpa penjelasan, tanpa transparansi,” ungkap Bayu Wirajaya.
- Penulis: puskapik
