APBD Perubahan Jateng 2025 Disahkan, Prioritaskan Layanan Dasar dan Infrastruktur
- calendar_month Sel, 5 Agu 2025
Di antaranya miskin ekstrem mulai P1, P2, dan P3 menjadi kerja-kerja kolaboratif dari pihak provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk collaborative government dengan seluruh stakeholder yang ada, CSR, wirausaha, maupun kementerian terkait dan lain sebagainya.
Di mana angka kemiskinan Jawa Tengah pada triwulan II 2025 telah turun. Dari sebelumnya 9,58% persen, turun sekitar 0,10% menjadi 9,48%. Apabila itu dilakukan lebih terstruktur lagi maka penurunan akan lebih signifikan.
“Kita ada team work untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita. Jika di satu rumah itu ada RTLH, maka di dalamnya pasti ada bantuan sosial, ada terkait anak busung lapar atau putus sekolah, kesehatan kurang, dan layanan lain. Ini yang harus dikeroyok bersama,” katanya.
Terkait infrastruktur, Ahmad Luthfi juga menganggap penting sebagai landasan pembangunan ke depan. Infrastruktur ini lebih fokus terkait dengan swasembada pangan.
Eksplorasi infrastruktur swasembada pangan perlu dilakukan sehingga Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dapat dicapai apabila infrastruktur terpenuhi.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan, struktur APBD perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 meliputi pendapatan sebesar Rp 24,57 triliun dan belanja Rp 25,15 triliun. Defisit sebesar Rp 577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama.
“Fokusnya infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan. RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan. Ada tambahan dan pergeseran, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” kata Sumanto. **
- Penulis: puskapik
