Polemik Kuota Haji Tahu 2024, Benarkah Melanggar Konsitusi?
- calendar_month Rab, 20 Agu 2025
PUSKAPIK.COM, Jakarta – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 menyisakan polemik besar yang kini bergulir di ranah hukum. Dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) era Menteri Yaqut Cholil Qoumas mencuat ke publik, memicu investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR RI.
Kasus ini berpusat pada penambahan 20.000 kuota haji dan distribusinya yang dinilai janggal. Masalah bermula ketika Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Arab Saudi pada Oktober 2023. Sesuai dengan kesepakatan antara Komisi VIII DPR dan Kemenag pada 27 November 2023, total kuota haji Indonesia untuk tahun 2024 ditetapkan sebanyak 241.000, yang terdiri dari 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus.
Komposisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan alokasi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, Kemenag di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas dianggap mengubah alokasi kuota tambahan tersebut menjadi 50:50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Perubahan inilah yang menjadi titik awal polemik.
Tulisan ini disusun sebagai respons atas polemik yang beredar di ranah publik mengenai penyelenggaraan haji 2024, khususnya setelah pembentukan Pansus Hak Angket Haji di DPR. Sebagai seorang analis kebijakan, tujuan saya adalah mengkaji secara objektif, berdasarkan data dari berbagai media, apakah tindakan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengelola kuota haji merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.
- Penulis: puskapik
