Respons Sorotan Publik, DPRD Pemalang Pangkas Fasilitas dan Stop Kunker
- calendar_month Sel, 2 Sep 2025
Martono menyampaikan evaluasi kebijakan internal DPRD dalam konferensi pers di Gedung Paripurna DPRD Pemalang, Selasa (2/9/2025), sore/PUSKAPIK/ERIKO
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang memutuskan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan internal di tengah derasnya sorotan publik atas fasilitas, kinerja, dan kebijakan mereka.
Keputusan-keputusan itu disampaikan lewat konferensi pers yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Pemalang, Selasa (2/9/2025), sore.
Ketua DPRD Pemalang, Martono, menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini kebijakan yang diambil DPRD belum sepenuhnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami sekali lagi atas nama DPRD akan selalu dan senantiasa memperbaiki kebijakan-kebijakan yang masih dibutuhkan masyarakat Kabupaten Pemalang,” ujar Martono.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Pemalang mulai melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan internal. Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD menjadi salah satu pos yang ditinjau ulang.
“Tunjangan perumahan kita evaluasi, ini sudah melalui rapat pimpinan. Bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih penting bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPRD juga memutuskan meniadakan kunjungan kerja ke luar daerah. Langkah ini merupakan bentuk komitmen DPRD untuk lebih efisien dan fokus pada kepentingan masyarakat.
“Kami sepakat bahwa kunjungan kerja baik ke luar provinsi, dalam provinsi, maupun ke luar pulau, sepakat ditiadakan,” tegas Martono.
Martono menambahkan, keputusan tersebut diambil sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya keprihatinan dan keberpihakan DPRD dengan kondisi sekarang ini.
- Penulis: Eriko Garda Demokrasi
- Editor: Nia
