Tunjangan DPRD Brebes Disorot, Bupati Paramitha Merespon, Publik Mengawal
- calendar_month Sel, 9 Sep 2025
Langkah Bupati ini mendapat apresiasi publik. Anom menyebut keberanian Paramitha sebagai sinyal positif di tengah stagnasi kebijakan daerah.
“Tidak banyak kepala daerah yang berani menyentuh fasilitas legislatif. Tapi keberanian ini harus dijaga. Jangan berhenti di atas kertas. Cabut Perbup Nomor 1 Tahun 2023 dan alihkan anggaran ke sektor yang lebih mendesak,” tegasnya.
Menurut Anom, dengan iuran BPJS Rp42.000 per orang per bulan, anggaran tunjangan rumah DPRD bisa menjamin kesehatan puluhan ribu warga miskin.
“Brebes tidak butuh DPRD yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Brebes butuh pemimpin yang menempatkan nurani di atas kenyamanan politik,” tutupnya.
Kini, publik Brebes menunggu. Apakah evaluasi ini akan berujung pada reformasi anggaran yang berpihak pada rakyat, atau kembali tenggelam dalam kompromi politik dan ruang rapat berpendingin udara. **
- Penulis: Gusti
- Editor: Nia
