DPRD Pemalang Janji Kawal Nasib Honorer yang Terjebak Sistem Seleksi CPNS
- calendar_month Rab, 17 Sep 2025
PEMALANG, puskapik.com – DPRD Pemalang berjanji bakal memperjuangkan nasib tenaga honorer yang kini nasibnya tak jelas usai tak terakomodir PPPK Paruh Waktu akibat mendaftar CPNS.
Itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, saat menemui massa tenaga honorer non-BKN gagal CPNS di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor DPRD Pemalang, Rabu 17 September 2025.
Kundhi menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi tenaga honorer yang sudah bekerja menjalankan roda pemerintahan Pemalang walau dengan honor yang jauh dari kata sejahtera.
Dirinya berkomitmen bakal terus mengawal aspirasi Aliansi Honorer Non-Database BKN Gagal CPNS, agar peliknya persoalan tenaga honorer di Kabupaten Pemalang benar-benar tuntas.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berjanji, akan mendorong eksekutif untuk memberikan kejelasan ihwal nasib mereka setelah tak terakomodir dalam PPPK Paruh Waktu.
“Saya perjuangkan agar ada statement yang jelas dari eksekutif, teman-teman honorer yang tidak terakomodir PPPK ini bagaimana, karena 2026 banyak yang kontraknya habis.” ujarnya.
Mantan aktivis pendiri Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) itu juga kecewa dengan pemerintah pusat yang tak memberikan pemahaman utuh mengenai aturan main seleksi CPNS dan PPPK.
Walhasil banyak honorer yang tak mengerti, bahwa konsekuensi bagi mereka yang mendaftar CPNS maka tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, karena data NIK sudah terkunci oleh sistem SSCASN.
“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus, supaya pemerintah pusat kalau bikin aturan jangan setengah-setengah.” kata Kundhi.
- Penulis: Eriko Garda Demokrasi
- Editor: Nia
