Ketimpangan di Brebes: 50 Rumah Wakil Rakyat Dibiayai, 20.767 Rumah Rakyat Tak Layak Huni
- calendar_month Rab, 24 Sep 2025
BREBES, puskapik.com – Sebuah video berdurasi 2 menit 35 detik yang beredar di media sosial menyorot kondisi mengenaskan rumah milik Sanmarta Al Carsan dan istrinya, Kaswiah, warga RT 002 RW 004 Dukuh Bentarsari, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.
Rumah berkerangka bambu itu tampak rapuh, atap bocor, dan bagian belakang bangunan sudah roboh.
“Setiap hujan deras, keluarga ini selalu waspada karena takut rumah ambruk,” ujar seorang warga dalam video tersebut.
Rumah Sanmarta belum pernah tersentuh bantuan pemerintah. Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun bantuan sosial lainnya tak kunjung datang.
Padahal, kondisi rumah tersebut jauh dari standar kelayakan, keselamatan, dan kesehatan.
Di tengah derita warga seperti Sanmarta, tunjangan rumah untuk wakil rakyat justru mengalir deras.
Sejak tahun 2023, DPRD Brebes resmi menerima tunjangan rumah dari APBD. Uang itu berasal dari pajak rakyat.
Data yang dihimpun menunjukkan, sebanyak 50 rumah wakil rakyat dibiayai penuh oleh APBD. Ketua DPRD Brebes menerima tunjangan rumah sebesar Rp34,9 juta per bulan.
Wakil Ketua Rp26,3 juta. Anggota biasa Rp18,6 juta. Padahal mayoritas sudah memiliki rumah pribadi. Bahkan LHKPN Ketua DPRD tidak mencatat kepemilikan rumah sama sekali.
Tunjangan lain pun tak kalah mencolok. Transportasi Rp25 juta. Komunikasi intensif Rp14,7 juta. Reses Rp14,7 juta per kegiatan. Jika dijumlahkan, total tunjangan anggota DPRD bisa tembus Rp62 juta per bulan. Ketua DPRD bahkan bisa melampaui Rp80 juta.
- Penulis: Gusti
- Editor: Nia
