Bertolak ke Jakarta, Nelayan Kota Tegal Mengadu ke Fraksi PKB DPR RI, Tuntut Revisi Peraturan Wilayah Perikanan
- calendar_month Rab, 1 Okt 2025
“Kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT juga perlu mendapat akses subsidi BBM demi menjaga keberlangsungan usaha penangkapan ikan,” ucap Eko.
Di sisi lain, nelayan juga berharap adanya pengurangan target Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sektor perikanan.
Dikatakan Eko, target PNBP di sektor perikanan dinilai terlalu tinggi dan menjadi beban tambahan bagi nelayan.
Penyesuaian target PNBP akan memberi ruang bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk fokus pada pembinaan, bukan sekadar penarikan pungutan.
“Kami berharap Fraksi PKB DPR RI dapat memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional agar kebijakan perikanan lebih adil, berpihak pada nelayan dan mendukung keberlanjutan sektor kelautan Indonesia,” tegas Eko. **
Halaman 1 2
- Penulis: Muchammad
- Editor: Nia
