Rob Pesisir Ulujami Makin Parah, DPRD Pemalang Desak Pemprov dan Pusat Segera Turun Tangan
- calendar_month Jum, 21 Nov 2025
“Selain itu jika postur anggaran daerah tidak mampu kami harap melalui bupati bersurat ke Gubernur dan menyatakan tidakk mampu anggarannya, agar semuanya di ambil alih pusat,” terangnya.
Kewenangan Penanganan Rob
Dari hasil koordinasi tersebut, DPRD mendapat informasi bahwa pemerintah provinsi melalui Gubernur akan segera berkirim surat untuk memohon agar kewenangan penanganan rob diambil alih pusat guna mempercepat penanganan.
Bagi Slamet Ramudji, upaya ini bukan sekadar perihal kewenangan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup layak.
“Sesuai Undang-Undang, hak hidup merupakan hak yang fundamental, masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak, sejahtera di lingkungan mereka tinggal,” tandasnya.
Slamet Ramudji menekankan bahwa warga pesisir setiap hari berhadapan dengan tekanan berat—mulai dari kehilangan pendapatan hingga beban psikologis akibat rumah dan lingkungan tergenang rob secara terus-menerus.
“Tiap hari warga menghadapi kenyataan pahit baik ekonomi, mental. Sekali lagi butuh keseriusan dan keberpihakan yg berkeadilan sosial dan kesejahteraan warga terdampak rob,” ujarnya.
DPRD Pemalang berharap seluruh unsur pemerintah, baik daerah maupun pusat, bergerak cepat dan tidak lagi terjebak dalam proses kajian tanpa realisasi.
Penanganan rob, menurut Slamet Ramudji, harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Pemalang yakin percepatan penanggulangan banjir rob dapat menyelamatkan ribuan keluarga di pesisir Ulujami yang telah bertahun–tahun menanggung beban penderitaan.***
- Penulis: Eriko
- Editor: dwa
