Enam Hari Sekolah, Antara Kebijakan Pendidikan dan Manuver Politik
- calendar_month Sen, 24 Nov 2025
Wacana pengembalian jadwal sekolah enam hari di Jawa Tengah kembali memicu perdebatan. Wakil Gubernur Taj Yasin menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “perlindungan anak” dari aktivitas negatif di luar sekolah. Namun, narasi itu tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang mengiringinya — terutama ketika beredar informasi bahwa salah satu lembaga pendidikan milik ormas tertentu mengalami penurunan jumlah murid.
Di sinilah masalahnya. Ketika pejabat publik berbicara soal kesejahteraan anak, tetapi kebijakan yang dikeluarkan justru berpotensi menguntungkan organisasi tertentu, publik patut bertanya: apakah ini kebijakan pendidikan atau manuver politik?
Pendidikan tidak boleh dimasuki unsur politik dengan mengorbankan ritme hidup anak dan beban guru. Sekolah adalah ruang akademik, bukan arena pengamanan dukungan.
Mutasi Guru: Sinyal Ketergesaan Kebijakan
Dinas Pendidikan Jateng telah memutasi guru hingga kepala sekolah agar lebih dekat dengan domisili sebagai langkah menuju sistem enam hari sekolah. Padahal, kebijakan ini belum final dan baru sebatas FGD.
Langkah operasional yang sudah berjalan lebih dulu daripada kajian akademik mengindikasikan ketidaksiapan, bahkan menunjukkan adanya target non-pedagogis. Cabang Dinas Wilayah V pun mengakui bahwa informasi resmi belum sampai ke sekolah.
Kebijakan pendidikan sebesar ini tidak seharusnya dipaksakan tanpa kajian matang — apalagi jika aroma politiknya terlalu kuat.
Perbandingan Sistem Pendidikan Negara Maju
Untuk menilai relevansi kebijakan enam hari sekolah, mari melihat praktik di negara-negara maju:
Finlandia – 5 hari sekolah, jam belajar pendek, fokus pada kualitas.Jepang – dulu 6 hari sekolah, kini 5 hari untuk menekan stres dan meningkatkan kesejahteraan siswa.
- Penulis: Redaksi
- Editor: Nia
