Politik di Negeri Ini Tidak Lagi Berbasis Ideologi
- calendar_month Sab, 29 Feb 2020
Drs. Budhi Rahardjo MM, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP '79
Pendidikan politik melalui kaderasi parpol sudah tidak pernah dilakukan, karena elite parpol tidak menghendaki anggotanya melek politik. Partisipasi politik diberangus dan yang ada adalah mobilisasi politik. Senjata saktinya adalah keputusan pimpinan partai sebagai pemilik partai atau seperti komisaris perusahaan pribadi. Loyalitas tegak lurus, ancaman sangsi organisasi sampai pemecatan bagi siapa pun yang tidak mengamini keputusan pimpinan partai yang sebenarnya jelas-jelas tidak aspiratif dan penuh rekayasa.
Pada saat menjelang Pilkada seperti ini paham hedonisme yang dianut elite politik, sangat jelas dapat disaksikan bersama, yang orientasinya hanya urusan transaksi materi (dibaca uang). Manipulasi proses pengambilan keputusan, yang tentunya didahului adanya politik pat-gulipat antara pimpinan partai dengan calon tidak bisa terbantahkan lagi. Pertimbangan isi tas calon menjadi skala prioritas, ketimbang kualitas dan kapabilitas calon dan itu menjadi tontonan yang sangat memuakan bagi rakyat.
Politik di Indonesia tidak lagi berbasis idologi, tapi sudah beralih menjadi transaksional bisnis politik. Ini menjadi faktor dominan yang menjadikan Kepala Daerah melakukan tindak korupsi.
Sampai kapan hal ini akan berakhir dan siapa yg mampu mengakhirinya?
Apakah para politisi di parlemen mau mengubah undang-undang yang mengatur sistem pemilihan langsung dengan azas “one man-one vote” untuk kembali sebagaimana semangat Sila ke-4 Pancasila.
Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, pertanyaannya apakah Presiden berani mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali menjalankan Pancasila yang murni dan konsekuen. Walaupun ini menjadi keputusan yang sangat tidak populer tentunya. Sebab itu adalah salah satu jalan yang dapat mengakhiri pesta pora elite politik dalam setiap Pilkada, yang nyata-nyata hanya melahirkan Pimpinan yang korup.
- Penulis: puskapik
