Menjaga Profesionalisme Polri di Tengah Perluasan Wewenang
- calendar_month 23 jam yang lalu
-
Polri dapat menempati jabatan di Kementerian ESDM, Perhubungan, Kehutanan, ATR/BPN, BIN, OJK, hingga KPK.
-
Artinya, Polri kembali hadir sebagai aktor kuat di hampir semua ruang birokrasi strategis.
Kondisi ini berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan institusional. Bila Polri boleh masuk ke jabatan sipil, mengapa TNI tidak? Apakah reformasi yang berlaku bagi TNI tak relevan lagi untuk Polri? Reformasi sektor keamanan yang seharusnya berjalan sejajar, kini tampak timpang.
Contoh Konkret: Penempatan Polri di Lembaga Sipil dan Masalah Profesionalisme
Selama ini, sejumlah kasus menunjukkan bahwa penempatan anggota Polri aktif di lembaga sipil justru menimbulkan:
1. Konflik Kepentingan dan Ketidakjelasan Akuntabilitas
Ketika anggota Polri ditempatkan di Kementerian ATR/BPN atau Imigrasi, publik kerap bingung: ia bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian atau tetap kepada Kapolri?
Beberapa contoh kasus:
-
Di beberapa daerah, penyidikan pertanahan menjadi terganggu karena pejabat pertanahan yang berasal dari unsur kepolisian dianggap “punya akses” ke penegak hukum.
-
Di sektor perizinan dan kehutanan, pejabat asal Polri kadang berada dalam posisi dilematis ketika berurusan dengan penyidikan tindak pidana di kementerian yang sama.
2. Profesionalisme Lembaga Sipil yang Tersisih
Institusi sipil yang membutuhkan ahli teknis—perhubungan, kehutanan, kelautan, migrasi—justru diisi aparat keamanan. Hal ini menyebabkan:
-
Karier ASN sipil terhambat
-
Kompetensi teknis kurang berkembang
-
Kultur organisasi menjadi “paramiliter”, bukan administratif
3. Dorongan Kekuasaan yang Terlalu Besar
Ketika Polri aktif mengisi jabatan strategis di lembaga seperti KPK, OJK, PPATK, atau BNPB, publik sering khawatir lembaga-lembaga itu kehilangan independensinya.
Kasus perebutan kewenangan, gesekan antar lembaga, hingga problem integritas pernah terjadi akibat dominasi personel dari satu institusi tertentu.
Kesimpulan: Profesionalisme Tak Bisa Dicapai Jika Fungsi Melebar
Reformasi Polri mestinya bergerak menuju:
- Penulis: Redaksi
- Editor: Nia
