Saat Negara Menyentuh Dinding Rumah Warga
- calendar_month 1 jam yang lalu
SEMARANG, puskapik.com – Di sebuah rumah sederhana, kelayakan tak semata diukur dari kokohnya dinding atau atap yang bebas bocor.
Lebih dari itu, kelayakan menyangkut martabat, rasa aman, harapan yang tumbuh di dalamnya, serta masa depan sebuah keluarga.
Pemahaman inilah yang menjadi napas kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang 2025.
Kebijakan yang patut dibaca sebagai langkah strategis yang nyata dan terukur.
Alih-alih menjadikan perumahan sekadar proyek fisik dan deret angka, Pemprov Jawa Tengah menempatkan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial.
Rumah tidak hanya dibangun, tetapi dipulihkan fungsinya sebagai ruang hidup yang manusiawi, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini hidup di balik tembok rapuh dan lantai tanah.
Pemerintah tidak hanya berbicara target, tetapi menghadirkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Pemprov Jawa Tengah menunjukkan penanganan backlog perumahan tidak bisa ditopang oleh satu sumber anggaran semata.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan, sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan dengan berbagai skema.
Di antaranya pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.
- Penulis: Setiawan
- Editor: Nia
