Batang Nusantara Expo 2025 Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi
- calendar_month 1 jam yang lalu
BATANG, puskapik.com – Cahaya lampu dari Festival Lighting yang digagas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berpadu apik dengan deretan stan yang memadati sepanjang Jalan Veteran hingga Jalan Diponegoro.
Setelah sempat “tertidur” cukup lama akibat hantaman pandemi, denyut nadi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Batang kini kembali berdetak kencang melalui perhelatan Batang Nusantara Expo 2025.
Acara yang berlangsung mulai Sabtu, 27 Desember 2025 hingga pergantian tahun ini bukan sekadar pameran biasa. Di balik 86 stan yang menjajakan produk unggulan, mulai dari batik khas Batang hingga kerajinan dari Jambi, tersimpan semangat kolektif untuk membangkitkan sektor riil.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya saat membuka acara tersebut. Baginya, gelaran ini menjadi titik balik setelah empat tahun absennya pameran berskala besar di wilayahnya.
“Momentum malam hari ini kita menyelenggarakan Batang Nusantara Expo sebagai momen kebangkitan kembali UMKM di Kabupaten Batang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itulah kenapa kita sebut dengan Batang Nusantara,” katanya usai meninjau stan di Jalan Veteran, Kabupaten Batang.
Target Bupati Faiz tidak main-main. Ia ingin 102.000 UMKM di Batang tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu naik kelas. Menurutnya, kegagalan dalam kompetisi usaha kerap bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan belum terpenuhinya lima akses legal, yakni tanah, pendidikan, teknologi, modal, dan pasar.“Kami berharap, yang mikro berubah menjadi kecil, yang kecil berubah menjadi menengah, dan yang menengah berkembang menjadi korporasi besar,” harapnya.
Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UKMM, Ali Alkatiri, memaparkan tantangan yang dihadapi UMKM saat ini. Meski Indonesia memiliki 57 juta UMKM yang menyerap 97 persen tenaga kerja, mayoritas masih berada pada skala informal.
“Tantangan saat ini, UMKM di Jawa Tengah masih berskala mikro. Belum memiliki legalitas atau sertifikasi sehingga menjadi sulit untuk masuk ke dalam rantai pasok modern,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar 40 persen alokasi belanja pemerintah benar-benar terserap oleh pelaku UMKM.
- Penulis: Suryono
- Editor: Nia
