Menolak Jenazah Covid-19, Melanggar Hukum Positif dan Agama
- calendar_month Rab, 15 Apr 2020
FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Pemalang, Abdul Hakim, menyatakan keprihatinannya atas sejumlah kasus penolakan jenazah Covid-19.
Hakim berpendapat, dalam konteks hukum, setiap warga negara mempunyai hak yang sama yang dijamin oleh negara termasuk saat meninggal dunia.
“Penolakan pemakaman jenazah Covid-19 itu termasuk pelanggaran hak asasi, dan itu pidana, juga melanggar hukum fikih,” katanya, Rabu 15 April 2020.
Hakim menyampaikan, beberapa pasal yang dapat menjerat oknum penolak pemakaman jenazah Covid-19 di antaranya Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP serta Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Sebelumnya, terjadi Penolakan penguburan jenazah pasien positif corona di Semarang dan Banyumas, yang sempat menghebohkan media social, karena mendapat kecaman dari masyarakat. Peristiwa itu dinilai mencederai rasa kemanusiaan bagi sebagian besar orang. Saat ini tiga oknum pelaku sudah diproses hukum.
“Ini langkah yang tepat bagi kepolisian sebagai tindakan hukum bagi ketiga pelaku, apalagi penolakan dengan alasan-alasan yang tidak logis” ungkapnya.
Selain melanggar hukum pidana, di dalam hukum agama khususnya Islam juga berlaku hal yang sama.
“Dalam konteks fiqih memakamkan sesama muslim hukumnya fardu kifayah, artinya jika tidak dilaksanakan semua muslim yang ada diwilayah tersebut berdosa,” ujar Hakim.
Hak sebagai muslim setelah meninggal dalam fiqih ada 4 yakni, memandikan jenazah, mengkafankan, menyolatkan, dan memakamkan.
- Penulis: puskapik
