PUSKAPIK.COM, Pemalang – Sinyalemen ketidakberesan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemalang mengenai penanganan Covid-19 disoal. Ini mencuat pada Rapat Dengar Pendapat (RPD) terkait krisis Alat Pelindung Diri (APD), di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Senin 27 April 2020.
Ujianto MR, Anggota DPRD dari daerah Pemilihan Petarukan-Ampelgadig mempertanyakan kinerja Dinkes mengenai ketersediaan APD, dan kebutuhan masing masing rumah sakit, dan Puskesmas, termasuk posko yang ada di kecamatan dan desa.
“Jangan jangan APD yang dibelanjakan tidak standar. Sebab hingga hari ini saja belum selesai,” kata Ujianto saat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta rapat.
Anggaran dengan total Rp 40,1 milar dan sekitar Rp 26 miliar digunakan untuk pembelanjaan sarana dan prasarana termasuk APD oleh Dinas Kesehatan. Namun nyatanya, hingga saat ini, belanja barang tersebut belum juga terealisasi.
Ujianto menuding, Dinkes yang dipimpin Solahudin terkesan tidak becus dalam menangani pendemi Covid-19 ini. Menurutnya, meskipun protokoler mengenai social dan pyhiscal distancing ke tanggung jawab semua pihak, tetapi dinas kesehatan adalah garda terdepan dalam penaganan pandemi ini.
“Jangan ditutupi mengenai anggaran ini, dan jangan berprinsip asal bapak senang saja, kasihan bupati, yang sudah sigap mengawal penanganan Covid-19 siang dan malam,” kata Ujianto.
Menanggapi tudingan peserta rapat, Dinkes yang diwakili Sekretaris Dinkes Pemalang, Mardiyanto, membantah adanya krisis APD, karena APD telah mencukupi termasuk RSUD M Ashari. Mengenai edukasi terkait protokol pemerintah merupakan tanggung jawab bersama.
“Edukasi itu bukan tanggung jawab dinas kesehatan, tapi kewajiban kita semua,” ujar Mardiyanto.
Sementara Direktur Puskapik, Heru Kundhimiarso membeberkan fakta yang adanya tenaga medis di Puskesmas masih kekurangan APD, bahkan mereka (tenaga medis) masih banyak menggunakan jas hujan untuk antisipasi penyebaran pasien covid-19.
Penukis : Dedi Muhsoni
Editor : Amin Nurrokhman
