PUSKAPIK.COM, Pemalang – Baru baru ini, ada kesan kesan agen dan penyedia produk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pemalang, seringkali tidak pro-rakyat. Dicap mencari untung belaka, tanpa mengedepankan kualitas barang. Nyatanya, ada penyedia siap garansi produk jika terbukti barang yang dikirim kualitasnya buruk.
Salah satu suplayer yang memberikan jaminan garansi tersebut, Karnoto, suplayer BPNT di Kecamatan Ampelgading, yang sudah bekerja sama dengan para agen penyalur BPNT.
“Saya ini suplayer yang kebetulan menjabat sebagai Kades Karangtalok. Jadi jika rakyat menerima bantuan beras tidak layak, maka hati tidak terima. Saya tidak hanya berfikir untung saja,†kata Karnoto saat dihubungi puskapik.com, Rabu 13 Mei 2020.
Karnoto mengatakan, dirinya menjadi suplayer barang untuk BPNT tetap mengedepankan kearifan lokal termasuk pengiriman beras. Kerja sama pengadaan barang dengan para agen dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun. Bahkan barang yang dikirim untuk jenis seperti beras, telur dan ayam, mendapat garansi penuh dan dapat ditukar jika barang yang diterima berkualitas buruk.
“Sistem pengiriman barang dicek dan disaksikan langsung oleh para agen. Jika ada beras yang berkutu atau mutunya diangap tidaks sesuai standar maka langsung diganti. Termasuk telur jika busuk atau pecah diganti dengan yang baru. Ayam dikirim saat masih segar, dan jika kedapatan ada yang bau atau busuk juga diganti, karen aitu sudah komitmen bersama,” ujar Karnoto.
Kades Karangtalok itu merinci, untuk beras dengan kualitas premium dijual Rp 94.000 per 10 Kg, telur 2 Kg dibandrol Rp 44.000, dan ayam segar dengan bobot 1 Kg dijual Rp 33.000. Sehingga jika ditotal barang beras,telor dan ayam hanya Rp 174.000
Untuk menjadi suplayer yang pro rakyat, lanjut karnoto, tidak hanya mengadalkan modal yang besar, tetapi harus menggunakan menejemen yang baik. Sebab, untuk penyimpanan beras contohnya, harus ditempat yang benar-benar bersih dan jauh dari barang lain seperti gabah kering karena bisa menyebabkan kutu beras.
Menurut Karnoto, kisruh dalam pembagian prosentasi keuntungan BNPT sehingga terkesan harga barang yang dijual lebih mahal dari harga eceran pasar, karena para pengelola mulai ditingkat suplayer, agen dan Bumdesma tidak profesional.
“Apa yang terjadi selama ini sebenarnya persaingan bisnis, saling iri dan tuding karena igin mendaptkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau itu terjadi maka yang dirugikan adalah rakyat penerima manfaat,” ujarnya.
Dalam menejemen penyaluran BPNT dirinya siap bekerjasama atau melayani studi banding kepada siapapun agar proses penyalauran bantuan komuditi ini tepat sasaran, tidak merugikan rakyat, tetapi agen tidak merugi.
Sebagai suplayer, ia berkeinginin program BPNT dari Kementrian Sosial itu berjalan dengan baik, tepat sasaran dan merangkul kearifan lokal. sehingga kedepannya ia berharap sistem dan regulasi penyalularn BPNT kembali kepada tupoksi dan aturan yang berlaku.
Penulis : Dedi Muhsoni
Editor : Amin Nurrokhman
