PUSKAPIK.COM, Pemalang – Komunitas ‘Gereh Petek’ Pemalang, menggelar audiensi dengan DPRD Pemalang dan beberapa dinas terkait soal transparansi, dan validitas data bantuan sosial dampak Covid-19 di Ruang Paripurna DPRD Pemalang, Rabu 20 Mei 2020.
Koordinator Komunitas Gereh Petek, Andi Rustono, menyatakan, data yang diberikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) terkait penerima bantuan, rawan terjadi kekeliruan dikarenakan proses validasinya tidak transparan.
“Karena kenyataanya banyak orang mampu menerima bantuan sedangkan orang miskin terabaikan,” ujarnya.
Baca Juga
Menjawab pernyataan tersebut, Kepala Dinsos Kabupaten Pemalang, Slamet Masduki, mengatakan, Dinsos sudah berupaya bekerja dengan semaksimal mungkin dalam proses pendataan terkait Bansos.
“Penerima bantuan sosial warga terdampak Covid-19 di Pemalang yang kami miliki adalah data yang kami terima dari masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kab Pemalang berdasarkan hasil validasi dan Musdessus,” ungkapnya.
Dan untuk data PKH yang tidak tepat sasaran, Slamet menegaskan, di desa setiap tahun dilaksanakan 4 kali validasi data dari desa.
“Pada prinsipnya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi warga masyarakat baik bantuan PKH ataupun BLT dan lainya, proses validasi ada di desa melalui Musdes di masing-masing desa,” kata Slamet.
Sekda Kabupaten Pemalang, M Arifin memberikan saran agar Komunitas Gereh Petek berkordinasi dengan Dinsos untuk mencocokan data yang diajukan.
“Apabila dari data yang di miliki oleh Dinsos Kabupaten Pemalang tidak meng-cover data warga yang membutuhkan maka Sekda akan menanginya dengan menyiapkan dana,†kata M Arifin.
Ketua Satgas Covid-19 DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, mengungkapkan, dinas terkait agar melakukan pendataan ulang siapa yang berhak menerima bantuan sosial akibat terdampak Covid-19 di Pemalang.
Ujianto, Sekertaris Satgas Covid-19 DPRD Pemalang mengharap kepada Ketua DPRD untuk mengambil langkah dan menemukan solusi permasalahan tersebut.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman
Baca Juga
