PUSKAPIK.COM, Pemalang – Aliansi Solidaritas Aktivis Pemalang (ASAP) mengajukan permohonan Public Hearing (rapat dengar pendapat) kepada DPRD Pemalang. ASAP meminta diskusi dengan para wakil rakyat dan Satgas Covid-19 terkait kebijakan PPKM di wilayah Kabupaten Pemalang, yang mereka nilai ‘tidak adil’.
Permohonan public hearing itu terlampir dalam surat nomor 002/ASAP/II/2021 yang ditujukan kepada Plt Ketua DPRD Pemalang. Ditandatangani Ketua Dewan Kesenian Pemalang (DKP), Andi Rustono, dan Direktur PUSKAPIK (Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik), Heru Kundhimiarso.
Dalam surat itu tertulis, permohonan public hearing ini berkaitan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Pemalang. Yang mana dari pengamatan dan pemantauan ASAP di lapangan, aturan PPKM yang diberlakukan terkesan tebang pilih dan tidak adil.
Baca Juga
“Di beberapa lini aturan ditegakkan dengan membatasi, bahkan melarang aktivitas warga. Tapi di sisi lainnya, ada ‘kebebasan’ aktivitas yang justru tidak terkontrol,†terang Andi, Senin 15 Februari 2021.
Kemudian, kata Andi, aturan pembatasan justru menimbulkan keresahan warga.
“Aktivitas warga termasuk dalam mencari nafkah yang terhenti akibat pembatasan. Tidak diimbangi dengan solusi dari pemerintah. Ini tidak adil, karena rakyat tidak hanya butuh sehat, tapi juga butuh kepastian menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya mencari nafkah!†tegas Andi.
Menurut Andi, atas dasar itulah Aliansi Solidaritas Aktivis Pemalang (ASAP) mengajukan permohonan public hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satgas Covid-19 Pemalang, Pada Kamis 18 Februari 2021 mendatang. Tepatnya pukul 10.00 WIB di ruang paripurna, kantor DPRD Pemalang, sejumlah 33 peserta.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
Editor: Amin Nurrokhman
Baca Juga
