PUSKAPIK.COM, Pemalang– Anggota DPRD Pemalang sekaligus Ketua Pansus 1, Budi Harmanto, Selasa 15 Juni 2021 meminta eksekutif Pemerintah Kabupaten Pemalang segera membuat kebijakan fiskal dalam upaya menggenjot PAD.
Kebijakan itu berupa pembenahan sistem regulasi dan inovasi terutama dalam hal pajak retribusi.
“Solusi jangka pendek misalnya, kita berharap penerapan E-tiketing bisa dilaksanakan. Ini penting guna mengatasi kebocoran-kebocoran yang selama ini ada. Saya sudah belajar dari daerah lain yang sudah menerapkan E-tiketing, kenaikannya luar biasa,” katanya.
Baca Juga
Selain itu, dia menambahkan, lahan-lahan yang mangkrak harus dimanfaatkan lagi agar tetap produktif sehingga bisa menambah pendapatan daerah.
“Kita sebagai daerah yang memiliki galian C terbanyak. Pemanfaatannya bahkan merambah sampai daerah-daerah lain, namun berapa besar kontribusi yang mereka berikan. Ini yang seharusnya dijawab dengan membuat regulasi yang berpihak pada peningkatan PAD. Jangan sampai daerah-daerah lain yang mendapat manfaat sedangkan alam dan infrastruktur kita rusak,”ujarnya.
Lebih lanjut, berkaitan dengan investasi Pemkab mempunyai persoalan di Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tinggi. Keluhan ini juga dirasakan oleh teman-teman dari notaris.
“Mereka unjuk rasa ke kita (DPRD) menyampaikan itu. Meminta agar dikoreksi, tujuannya supaya menjadi stimulus bagi investor dan tidak terlalu membebani. Atas usulan itu saya sudah mencoba mengajukan pembahasan Perda terkait BPHTB,” ungkapnya.
Budi mengatakan, selama ini kondisi PAD dari tahun ke tahun masih stagnan. Ia berharap ada politik will yang dilakukan eksekutif dalam meningkatkan itu dengan strategi yang terukur.
“Secara substansi sebenarnya bisa dijalankan. Namun segala kebijakan yang dibuat pasti berpengaruh kepada pihak lain, ini yang menjadi tantangan,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengamat kebijakan daerah sekaligus Founder BR center, Budi Raharjo menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang dibahas Pansus DPRD Pemalang tak hanya utopis atau angan-angan saja.
Karena dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kemampuan fiskal daerah yang minim karena dampak pandemi dan persiapan Pilkada 2024 yang kemungkinan menyedot anggaran besar dalam 1 tahun.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman
Baca Juga
