PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan setempat berkolaborasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh wali wilayah menyelenggarakan forum pemangku kepentingan. Kegiatan ini dihadiri 45 peserta terdiri dari Kepala Sekolah dan komunitas belajar didampingi pengawas, pembina dan pendamping, berlangsung di ruang Jlamprang, Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (30/7/2024).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim menjelaskan bahwa forum ini diselenggarakan dalam rangka merefleksi sekolah yang telah menjalankan program sekolah penggerak angkatan 2 dan 3 di Kota Pekalongan. “Hari ini kami didampingi oleh wali wilayah, jadi setiap kab/kota BBPMP mempunyai wilayah binaan, di Kota Pekalongan ada tim yang selalu mendampingi hampir setiap bulan untuk menyelenggarakan _project management officer_ untuk mendampingi arah kebijakan merdeka belajar,” ujarnya.
Forum yang ditujukan untuk melakukan refleksi selama 1 tahun pendampingan sekolah penggerak, dihadiri oleh perwakilan jenjang PAUD-TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Para peserta akan berbagi praktek baik sehingga arah kebijakan merdeka belajar di Kota Pekalongan dapat dikawal dengan baik.
Dijelaskan Zainul, forum ini juga melibatkan Bappeda terkait perencanaan berbasis daya untuk mengetahui kebutuhan satuan pendidikan sekolah penggerak dan BKPSDM Kota Pekalongan untuk memprioritaskan lulusan guru penggerak supaya menempati posisi kepala sekolah penggerak. Lebih lanjut, Zainul menuturkan bahwa rencananya pada akhir tahun 2024, 80-90 persen program sekolah penggerak bisa berjalan di Kota Pekalongan.
“Alhamdulillah semua mensupport program ini baik Walikota, DPRD, dan dewan pendidikan sangat support. Untuk sekolah penggerak harapannya bisa mengimbaskan atau menularkan praktik baik ke sekolah lain belum jadi sekolah penggerak, targetnya 1 sekolah penggerak bisa mengimbaskan ke 3 satuan pendidikan,” tutupnya. **
Penulis : ryo_red
Baca Juga
