ahmad luthfi

Oleh: Dr. Zulkifli Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah KEHADIRAN Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap 12 Juli menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali jati diri ekonomi Indonesia: ekonomi yang berkeadilan, partisipatif, dan berakar dari kekuatan rakyat. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika ekonomi nasional, Jawa Tengah meneguhkan komitmennya untuk menjadikan koperasi […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Program Sekolah Kemitraan yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berhasil membuka kesempatan bagi banyak siswa dari keluarga kurang mampu untuk kembali bersekolah tahun ini. Satu dari sekian siswa tersebut adalah Arsad Abi Mubarok, warga Desa Kebonagung, RT 3 RW 1, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Saat disambangi di rumahnya, Arsad, begitu ia […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menghadiri rapat paripurna DPRD di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 10 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, salah satu agendanya adalah persetujuan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam kesempatan itu, Sumarno menyampaikan, dengan disetujuinya penetapan Rancangan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diharapkan menjadi […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi kemungkinan diberlakukannya tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump pada 1 Agustus 2025. Gubernur Ahmad Luthfi telah menyiapkan berbagai langkah agar perekonomian Jawa Tengah tetap stabil dan terus berkembang. Sebagaimana surat resmi Donald Trump pada Pemerintah Indonesia, Amerika akan mengenakan tarif impor atau bea masuk […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Pemerintah pusat menargetkan Koperasi Merah Putih dapat mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober mendatang. Pendirian koperasi di tingkat desa dan kelurahan ini bertujuan memperkuat perekonomian desa sekaligus memangkas jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi siap mensukseskan program pemerintah pusat tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Ahmad Luthfi mendorong dan […]

PUSKAPIK.COM, Grobogan – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memegang peran strategis dalam menyukseskan program swasembada jagung nasional yang diinisiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain didukung lahan yang luas, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga menjamin perlindungan bagi petani hutan sosial serta kualitas hasil pertaniannya. Kapolri menargetkan lahan perhutanan sosial seluas 1 […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Waduk Rowo Jombor, Kabupaten Klaten, Rabu, 9 Juli 2025. Di sana Wapres dan Gubernur ikut menebar 50.000 benih, serta membahas potensi pengembangan atau pemanfaatan kawasan Waduk Rowo Jombor bagi masyarakat sekitar. […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Pendaftaran program magang ke Jepang bagi pemuda Jawa Tengah akan segera berakhir pada 16 Juli 2025. Hingga Selasa (8/7/2025), jumlah pendaftar telah mencapai 270 orang dari kuota 250 orang. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Disnakertrans Jateng, Masduqi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali membuka kesempatan magang ke Jepang bagi para muda […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Kesempatan terakhir bagi masyarakat untuk mendaftar SPMB Tahap II jatuh pada Rabu, 9 Juli 2025. Program sekolah swasta gratis yang diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi ini dibuka hingga pukul 17.00. SPMB Tahap II ini lanjutan dari SPMB pertama. Pemprov Jateng masih memberikan kesempatan bagi siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah untuk segera mendaftar. […]

PUSKAPIK.COM, Semarang – Pemerintah pusat saat ini tengah mengkaji regulasi terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Salah satu bentuk kajian tersebut dilakukan melalui survei di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz mengatakan, pengkajian dan penelaahan aturan UMK itu dilakukan oleh  Kementerian Ketenagakerjaan dan Dewan Ekonomi Nasional. […]