DPRD Pemalang

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Puluhan tenaga honorer penjaga sekolah meminta peningkatan kesejahteraan dengan dimasukannya mereka ke program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Puluhan penjaga sekolah honorer itu, hari ini, melakukan audiensi dengan Dindikbud Pemalang di ruang rapat paripurna DPRD Pemalang. Koordinator perkumpulan honorer penjaga sekolah Pemalang, Zainudin, Senin 22 Februari 2021, mengatakan, tuntutannya kepada dinas […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Satgas Covid-19 Pemalang mendapat tanggapan keras terkait pelaksanaan PPKM oleh beberapa aktivis. Karena kebijakan PPKM dianggap ‘tebang pilih’. Tanggapan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Pemalang hari ini, Kamis 18 Februari 2021. Satgas Penanggulangan Covid-19 kabupaten Pemalang melalui jubirnya, Tutuko Raharjo menjelaskan, bahwa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Permohonan public hearing (rapat dengar pendapat) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Pemalang oleh Aliansi Solidaritas Aktivis Pemalang (ASAP) telah disetujui oleh DPRD Pemalang. Hal ini diketahui setelah puskapik.com menerima salinan surat persetujuan tertanggal 15 Februari 2021 dari DPRD Pemalang tersebut, Rabu 17 Februari 2021 melalui pesan whatsapp. Dalam surat tersebut, audiensi […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Proyek infrastruktur perbaikan jalan dan sarana prasarana lain melalui anggaran APBD tahun 2021 yang digadang-gadang masyarakat Kabupaten Pemalang nampaknya bakal berjalan tidak maksimal karena banyaknya pihak-pihak yang intervensi untuk mencari keuntungan pribadi. Lalu siapa saja pihak yang intervensi itu,? puskapik.com menggali isu liar yang berkembang di tingkat elit mengenai intervensi kepada para pengguna […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Pemalang, H M Wardoyo berharap ketua DPRD yang akan dipilih nanti mempunyai karakter yang bisa mengayomi anggota lainnya. “Kalau penentuan ketua berdasarkan perolehan kursi terbanyak, namun siapapun pemimpinya nanti, kita berharap bisa ‘ngemong’ karena kita di dewan itu sistemnya kolektif kolegial. Dan dari ke-5 calon […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2021 disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Selasa 29 Desember 2020. Persetujuan tersebut ditutup dengan penandatangan bersama pimpinan DPRD dan Bupati Pemalang H Junaedi. DPRD dan Pemkab Pemalang menggelar rapat paripurna persetujuan penetapan Peraturan Daerah (Perda) […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Rapat Anggaran 2021 Kabupaten Pemalang antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung tertutup di ruang rapat paripurna Dewan, Senin, 28 Desember 2020. Sekretariat Dewan tidak mengizinkan pihak lain, termasuk wartawan untuk mengikuti rapat tersebut. Berdasarkan informasi, dalam rapat itu, TAPD melakukan evaluasi anggaran yang akan disahkan dan dipakai pada tahun […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Di pengujung akhir 2020, anggota DPRD Kabupaten Pemalang menggelar rapat evaluasi pelaksanaan peraturan daerah (perda) 2016-2020 di ruang rapat paripurna, Kamis, 16 Desember 2020. Dari puluhan perda yang dievaluasi, salah satunya mengenai penanganan prostitusi di wilayah Comal Baru, di mana praktik prostitusinya berkedok warung kopi di jalan pantura, Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading. […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Pemindahan ibukota Kecamatan Bodeh sebagaiman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dipandang perlu untuk pemerataan ekonomi di wilayah Ibukota Kecamatan Bodeh yang baru antara perbatasan Desa Muncang dan Desa Jraganan Kecamatan Bodeh, Pemalang. Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Senin 30 November 2020 dihadiri pimpinan DPRD, seluruh fraksi DPRD dan pihak eksekutif yang diwakili oleh […]

PUSKAPIK.COM, Pemalang- Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Mokhammad Syafi’i, menyatakan, Peraturan Daerah (Perda) mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 bisa diterapkan dengan baik mengingat Perda tersebut mengatur tentang saksi admistrasi dan pidana hingga maksimal 6 bulan penjara. Perda yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit, sebagaiman upaya pencegahan penaggulangan penyebaran Covid-19 dapat berjalan […]