Jumat, 26 Des 2025
light_mode

Enam Hari Sekolah, Antara Kebijakan Pendidikan dan Manuver Politik

  • calendar_month Sen, 24 Nov 2025

Korea Selatan – menghapus sistem 6 hari karena anak mengalami burnout berat.

Singapura & Amerika Serikat – 5 hari, kurikulum efisien, ruang eksplorasi di luar sekolah diperkuat.
Tidak satu pun negara maju memakai pendekatan “semakin lama di sekolah, semakin aman.” Justru mereka memperkuat quality of learning, bukan menambah durasi.

Poin-Poin Penting UNESCO

UNESCO memiliki pedoman yang sangat jelas untuk waktu belajar, perkembangan anak, dan desain sistem pendidikan. Poin relevannya adalah:

Keseimbangan waktu belajar–keluarga–masyarakat harus dijaga.
Jam dan hari belajar tidak boleh berlebihan karena mengurangi kualitas pembelajaran.
Kesejahteraan peserta didik (student wellbeing) harus menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Pembelajaran bermakna dan kreatif lebih penting daripada durasi fisik di sekolah.
Empat poin ini menunjukkan bahwa kebijakan enam hari sekolah tidak sesuai arah pendidikan global.

Kemampuan Anak Berpikir dalam Satu Minggu

Dari sisi neurosains:
Kapasitas fokus efektif siswa hanya 4–5 jam per hari.
Otak membutuhkan dua hari libur berturut-turut untuk pemulihan kognitif.
Belajar terlalu sering menyebabkan kelelahan mental, penurunan motivasi, dan melemahkan daya kritis.
Efektivitas belajar menurun drastis pada hari ke-6.
Dengan kata lain, memaksakan sistem enam hari sekolah justru berpotensi merusak performa belajar siswa.

Penutup: Pendidikan Bukan Alat Politik

Kebijakan enam hari sekolah bukan sekadar isu teknis, melainkan keputusan yang berpotensi mengubah ritme hidup jutaan anak. Ketika di satu sisi ada lembaga pendidikan milik ormas tertentu yang kehilangan murid, dan di sisi lain pemerintah memunculkan narasi “perlindungan anak” yang sangat politis, wajar jika publik kritis.
Pendidikan tidak boleh dipakai untuk konsolidasi kepentingan. Tidak boleh dirumuskan tergesa-gesa.
Tidak boleh menabrak kajian ilmiah, rekomendasi UNESCO, dan praktik negara-negara maju.
Anak bukan objek politik. Mereka adalah masa depan bangsa — dan masa depan itu tidak boleh dikorbankan demi manuver siapa pun.

Bagikan Ke Teman
  • Penulis: Redaksi
  • Editor: Nia

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sampah di Pemalang Numpuk Lagi, Meluber Hingga Makan Badan Jalan

    Sampah di Pemalang Numpuk Lagi, Meluber Hingga Makan Badan Jalan

    • calendar_month Rab, 18 Des 2024
    • 0Komentar

    Terpisah, saat dikonfirmasi puskapik.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Heriyanto, mengatakan, pemerintah masih terus mencari solusi terbaik dalam penanganan sampah. “Sedang diupayakan, segera kita cari solusinya.” jawabnya singkat via seluler. (**) Bagikan Ke Teman

    Bagikan Ke Teman
  • Bawa Sabu, Buruh di Pekalongan Ditangkap Polisi

    Bawa Sabu, Buruh di Pekalongan Ditangkap Polisi

    • calendar_month Sab, 11 Jan 2025
    • 0Komentar

    PUSKAPIK.COM, Pekalongan – Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan berhasil menangkap seorang buruh harian yang kedapatan membawa 1 paket narkoba jenis sabu, Kamis (09/01/2025). Tersangka beserta barang bukti diamankan di sebuah apotek yang berada di wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto, S.I.K. melalui Kasat Resnarkoba AKP Roby Novi Diawanto, S.H. mengatakan, […]

    Bagikan Ke Teman
  • Satu CPNS di Pemalang Batal Diangkat Gara-gara Terganjal Ijazah

    Satu CPNS di Pemalang Batal Diangkat Gara-gara Terganjal Ijazah

    • calendar_month Sel, 6 Mei 2025
    • 0Komentar

    PUSKAPIK.COM, Pemalang – Satu peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pemalang batal diangkat, lantaran tak bisa melengkapi berkas ijazah sesuai syarat dan ketentuan formasi dalam seleksi CPNS. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, Eko Adi Santoso. Ia menyebut, sejatinya ada 299 CPNS yang diangkat tahun ini. Namun, ada 1 diantara […]

    Bagikan Ke Teman
  • Guru Non-ASN dan Nonformal Dapat Insentif, Ahmad Luthfi: Guru Sejahtera, Negara Hadir

    Guru Non-ASN dan Nonformal Dapat Insentif, Ahmad Luthfi: Guru Sejahtera, Negara Hadir

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • 0Komentar

    “Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu tersebut, ditanggung APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan,” ujar Sadimin. Dijelaskan, pada 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp 472,381 miliar. Adapun jumlah guru non ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend Negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Terbagi atas guru […]

    Bagikan Ke Teman
  • Pertamina Pastikan Ketersediaan dan Kualitas BBM & LPG Selama Ramadan

    Pertamina Pastikan Ketersediaan dan Kualitas BBM & LPG Selama Ramadan

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • 0Komentar

    “Pertalite, Pertamax, dan Solar yang kami salurkan telah memenuhi standar kualitas BBM berdasarkan hasil uji di laboratorium Pertamina,” tukasnya. (**) Bagikan Ke Teman

    Bagikan Ke Teman
  • B2P3 Brebes: Banyak Canaker Tertipu, Perda Perlindungan TKI  Mandul

    B2P3 Brebes: Banyak Canaker Tertipu, Perda Perlindungan TKI Mandul

    • calendar_month Rab, 6 Okt 2021
    • 0Komentar

    “Sehingga bila terjadi masalah yang menyangkut tenaga kerja ini pemkba tidak bisa berbuat banyak. Pemerintah tidak memprioritaskan Perda Perlindungan TKI ini menjadi sebuah program daerah. Ada PMI bermasalah atau menjadi korban kemudian mendapatkan bantuan dan didatangi Kementerian, jangan malah bangga, harusnya malu,” terangnya. Soleh menerangkan, kebanyakan calon PMI mendapat informasi justru dari para calo, bukan […]

    Bagikan Ke Teman
expand_less