Ahmad Luthfi Modernisasi Pertanian, Biaya Produksi Beras Lebih Hemat dari Hulu ke Hilir

MAGELANG, puskapik.com - Biaya menggiling padi kini bisa ditekan hingga lebih dari separuh setelah sejumlah penggilingan padi skala kecil di Jawa Tengah beralih dari mesin diesel ke listrik. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya memodernisasi pertanian, agar hasil panen petani tidak hanya meningkat, tetapi juga lebih efisien saat diolah menjadi beras.

Modernisasi sektor pertanian tersebut terus didorong Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui penguatan sarana produksi hingga pengolahan hasil panen.

Setelah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di 35 kabupaten/kota, Pemprov Jateng kini memperluas dukungan ke sektor hilir melalui elektrifikasi Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi skala kecil.

Baca Juga: Mulai 5 November, Bapenda Jateng Siapkan Cashback Harian bagi Wajib Pajak Patuh

Ahmad Luthfi meresmikan elektrifikasi RMU sekaligus meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).

Sepanjang 2025–2026, program elektrifikasi telah menjangkau 14 penggilingan padi skala kecil di Jawa Tengah dengan total pembiayaan sekitar Rp3,1 miliar.

Sementara itu, untuk mendukung peningkatan produksi di tingkat petani, Pemprov Jateng telah menyiapkan sekitar 1.000 alsintan dengan anggaran hampir Rp80 miliar.

Baca Juga: Pendukung Agus dan Triyatno Bersatu Menangkan Rifki di Pilkades Taman Pemalang

“Modernisasi alat pertanian itu sangat dibutuhkan. Sekarang merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan, tetapi kebutuhan. Harus modern,” kata Luthfi.

Menurut dia, peningkatan produktivitas pertanian tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan alat di lahan. Proses pascapanen juga harus mendapat perhatian agar biaya produksi dapat ditekan dan nilai ekonomi hasil panen semakin meningkat.

Salah satu caranya dengan mengganti mesin penggilingan berbahan bakar solar menjadi mesin bertenaga listrik. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, biaya penggilingan menggunakan mesin diesel sebelumnya mencapai Rp 354.670 per ton.

Setelah elektrifikasi, biaya tersebut turun menjadi Rp 142.820 per ton.

Artinya, terdapat penghematan Rp 211.850 per ton atau hampir 60 persen.

“Yang sebelumnya menggunakan solar, sekarang diganti listrik. Hampir 50 persen biayanya bisa lebih irit dan efisien,” ujar Luthfi.

Penghematan tersebut dinilai penting bagi penggilingan skala kecil yang selama ini menghadapi tingginya biaya operasional. Selain persoalan biaya bahan bakar, ketersediaan solar juga kerap menghambat kelancaran kegiatan penggilingan.

Luthfi menilai model elektrifikasi tersebut berpeluang diperluas ke daerah lain. Sebab, keberadaan kelompok tani dan unit penggilingan skala kecil tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah.

Ia meminta Bank Indonesia bersama pihak terkait memetakan potensi pengembangan program serupa agar semakin banyak kelompok tani yang mendapatkan manfaat.

“Kalau ada beberapa tempat menggunakan penggilingan skala kecil, nanti akan menjadi besar. Ini merupakan suatu model yang bisa dikembangkan di wilayah kita,” katanya.

Ia juga mengingatkan kelompok tani penerima bantuan agar menjaga dan merawat mesin sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Manfaat elektrifikasi mulai dirasakan langsung oleh kelompok tani penerima bantuan. Sudarno, perwakilan Gapoktan Maju Makmur, mengatakan penggunaan mesin listrik membuat pekerjaan penggilingan lebih praktis sekaligus menghemat biaya operasional.

Sebelumnya, penggilingan dengan mesin diesel membutuhkan sekitar 20 liter solar untuk mengolah dua ton gabah. Selain itu, mesin harus dihidupkan secara manual dan membutuhkan tenaga lebih banyak.

Kini, dengan pembelian token listrik senilai Rp500 ribu, kelompoknya dapat menggiling sekitar lima hingga enam ton.

“Setelah menggunakan listrik, alhamdulillah, dengan bantuan dari Gubernur ini, penggilingan bisa berjalan lebih lancar dan lebih banyak lagi masyarakat tani yang memanfaatkan. Konsumen juga lebih tertarik pada beras yang dihasilkan,” ujarnya.

Menurut Sudarno, kemudahan operasional dan efisiensi biaya membuat penggilingan lebih leluasa melayani kebutuhan petani maupun konsumen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan, program elektrifikasi merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jateng dengan Bank Indonesia, PLN, dan sejumlah pihak terkait.

Penguatan sektor hilir juga dilakukan melalui dukungan permodalan bagi kelompok usaha pangan. Hingga kini, subsidi bunga yang disalurkan mencapai Rp 62,37 juta, dengan total kredit Rp 1,425 miliar bagi 24 gabungan kelompok tani.

Selain itu, Pemprov Jateng menggandeng BUMD, salah satunya PT Jateng Agro Berdikari, untuk memperkuat pemasaran dan penyerapan beras hasil produksi petani.

Upaya memperkuat rantai pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi dan efisiensi pengolahan. Pemerintah juga berupaya memastikan bahan pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga kini, sebanyak 2.217 kegiatan GPM telah digelar di Jawa Tengah dengan total omzet mencapai Rp 39 miliar.

Namun, Luthfi mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana. Hal terpenting adalah dampaknya terhadap ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan.

“Gerakan Pangan Murah itu orientasinya jangan program, tetapi orientasinya adalah hasil. Hasilnya bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan harga itu bisa dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta GPM terus diperluas dan dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta Ramadan dan Idulfitri 2027.

Dalam kegiatan di Desa Ngadirojo, sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, telur, hingga bawang merah dan bawang putih.

Endang Padmi, salah seorang warga, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia membeli bawang merah dan bawang putih karena harganya lebih murah dibandingkan harga yang biasa dibayarkan.

“Biasanya titip beli setengah kilogram harganya Rp13 ribu. Di sini satu kilogram Rp24 ribu. Senang karena lebih murah,” katanya.

Modernisasi alsintan, efisiensi penggilingan, dukungan permodalan, hingga penguatan pemasaran menjadi mata rantai yang saling berkaitan dalam sektor pangan.

Bagi petani, efisiensi pengolahan berarti biaya usaha bisa ditekan. Sementara bagi masyarakat, penguatan produksi dan distribusi diharapkan menjaga ketersediaan beras sekaligus membuat harga pangan lebih terjangkau. **