FSPMI Minta Penentuan UMK dan UMSK di Kabupaten Tegal 2027 Mengacu KHL

Sabtu, 21 November 2026 | 15.44 WIB
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tegal sedang melakukan aksi damai di kawasan Alun-alun Hanggawana Slawi pada tahun 2024 lalu. (Dok)
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tegal sedang melakukan aksi damai di kawasan Alun-alun Hanggawana Slawi pada tahun 2024 lalu. (Dok)

FSPMI Kabupaten Tegal meminta UMK dan UMSK 2027 ditetapkan sesuai KHL 100 persen. Dewan Pengupahan dijadwalkan membahas penentuan upah pada 23 November 2026.

SLAWI, puskapik.com - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari PT SAS Kreasindo Utama meminta untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Sektoral Minimum Kabupaten (UMSK) tahun 2027 di Kabupaten Tegal, mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 100 persen.

Plt Ketua sekaligus Sekretaris PUK SPAI FSPMI PT SAS Kreasindo Utama, Ahmad Ikhwanudin mengatakan, pemerintah daerah harus menjadikan KHL sebagai acuan utama dalam menentukan besaran upah minimum 2027.

Menurutnya, nilai KHL setiap kabupaten/kota telah melalui kajian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Baca Juga: Lari Sambil Jelajah Pantai hingga Hutan, Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 Gaet Ratusan Pelari

“Terkait upah minimum yang akan ditetapkan, acuannya adalah KHL karena sudah ada kajian yang ditetapkan oleh Kemenaker, BPS dan DEN. Dalam kajian tersebut, dari tahun ke tahun sudah ada nominal KHL dari setiap kabupaten/kota,” kata Ikhwan.

Dia menjelaskan, penentuan UMK dan UMSK juga harus memperhatikan ketentuan peraturan-undangan, termasuk UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Selain itu, Ikhwan menyebut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi landasan dalam pembahasan pengupahan.

Baca Juga: UMP Jateng 2027 Naik 14,10%, Rekor Tertinggi Sedekade

Dia Merujuk Pasal 139 UU tersebut yang mengatur metode dan rumus penghitungan upah minimum.

Di dalamnya terdapat tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa yang merujuk pada KHL.

“Pasal 139 menyebutkan formulasi pengupahan, terdapat tiga variabel utama yang dipertimbangkan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa) yang merujuk ke KHL. Jadi, ada dua acuan pada pasal tersebut,” ujarnya.

Atas dasar itu, FSPMI meminta pemerintah daerah menetapkan UMK 2027 sesuai nilai KHL secara penuh.

Ikhwan berharap Bupati Tegal dan pemangku kebijakan lainnya dapat memperjuangkan besaran upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

“Kami meminta pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah dan Bupati, agar upah tahun 2027 sesuai KHL 100 persen,” tegasnya.

Ikhwan juga berharap perwakilan serikat pekerja yang nantinya mengikuti rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tegal dapat memperjuangkan aspirasi buruh.

Sebab, FSPMI mengaku belum bisa terlibat langsung dalam forum tersebut dan aspirasi mereka akan disampaikan melalui perwakilan serikat pekerja lain.

“Kami berharap tidak yakin serikat pekerja yang nantinya akan mewakili dalam rapat Dewan Pengupahan bisa berjuang mewakili dan memihak buruh sesuai aturan yang ada,” katanya.

Ikhwan berharap pembahasan upah tahun 2027 benar-benar mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh juga berdampak terhadap kehidupan keluarga mereka.

“Harapan kami kepada Pemerintah Kabupaten Tegal mengikuti regulasi dari pusat kesejahteraan buruh. Acuannya ya KHL. Kami bekerja di Tegal ingin bisa lebih sejahtera, bukan pekerja saja. Kami juga punya istri dan anak,” pungkasnya. (Guntur)

Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Sektoral Minimum Kabupaten (UMSK) tahun 2027 di Kabupaten Tegal, baru akan ditentukan pada Senin, 23 November 2026.

Penentuan UMKM dan UMKS itu, diharapkan mengacu pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 100 persen.

Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disperintransnaker) Kabupaten Tegal, Supriyadi, melalui Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Agus Massani, mengatakan akan menggelar rapat Dewan Pengupahan pada Senin (23/11).

Penentuan UMK dan UMSK 2027 mengacu pada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026, PP Nomor 49 Tahun 2025, serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Surat tersebut berisi data Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai bahan pemenuhan upah minimum tahun 2027.

“Penentuan upah dengan menyesuaikan nilai KHL sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam menentukan KHL sudah ada acuannya dari kementerian,” pungkas Agus Massani. **

Artikel Terkait