PUSKAPIK.COM, Semarang - Banjir rob di kawasan Sayung, Kabupaten Demak, masih terus terjadi. Fenomena yang sudah berlangsung sejak 1990 ini hanya bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut. Saat ini, pemerintah pusat tengah mempercepat proses pengerjaan tanggul tersebut dan diperkirakan selesai pada 2027.

Masuknya genangan rob kini tak hanya merambah pemukiman warga di pesisir pantai, tapi juga sudah meluap sampai ke jalan raya. Rob kerap terjadi pada siang dan kian meninggi pada malam hari. Ketinggian air bisa mencapai 50 centimer.

Menurut ahli tata kota Universitas Diponegoro, Prof Dr Ing Wiwandari Handayani ST MT MPS, pembuatan tanggul laut menjadi solusi tercepat mengatasi banjir rob di kawasan Pantura Jawa Tengah.

“Hanya tanggul laut yang bisa menahan naiknya air laut pasang yang kian berlangsung ekstrem. Hal itu karena dipicu fenomena alam perubahan iklim,” ungkap Prof Wiwandari.

Pembangunan tanggul laut di Semarang-Demak telah dikerjakan pemerintah pusat ini, akan terintegrasi dengan tol laut yang direncanakan baru akan rampung pada 2027.

“Pembangunan tanggul laut ini penting dan menjadi salah satu strategi dalam penanganan rob di Pantura. Tapi masyarakat tidak bisa serta merta langsung berharap manfaatnya sekarang, karena proses pembangunan masih berjalan,” ungkap Prof Wiwandari.

Di sisi lain, ia mendorong masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan pesisir. "Masyarakat terlibat penanaman mangrove dan sektor perikanan berkelanjutan," kata Prof Wiwandari perihal penanganan pesisir dalam jangka panjang.

Dia mengapresiasi program Mageri Segoro yang dilakukan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Program tersebut berupa penanaman 1,5 juta mangrove dengan luas area mencapai 150 hektare di sepanjang pantai utara di wilayah Jawa Tengah.

Program Mageri Segoro ini bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga kesehatan ekosistem pesisir yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim.

Prof Wiwandari mengingatkan, bahwa laju perubahan iklim masih terjadi dan pembangunan kota juga berlangsung.

“Pemerintah bisa saja ke depan akan kembali kewalahan jika tidak melibatkan peran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir,” ujarnya.