KPK Dalami Modal Kampanye Anom-Nurkholes di Pilkada Pemalang 2024

JAKARTA, puskapik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami kebutuhan modal politik Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, semasa kampanye di Pilkada Pemalang 2024 silam.

Hal itu menjadi salah satu materi pemeriksaan terhadap saksi, Plt Bupati Pemalang, Nurkholes, dalam perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penyidik tengah menggali pengetahuan Nurkholes mengenai kebutuhan modal politik yang diperlukan Anom saat menjabat sebagai Bupati Pemalang.

"Plt Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh bupati saat itu," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK dalam keterangannya, Rabu 11 November 2026.

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan upaya penyidik mengonfirmasi sejumlah keterangan saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Salah satu hal yang diklarifikasi yakni dugaan penerimaan uang oleh Anom Widiyantoro.

Baca Juga: Fakta di Balik Video Viral Jogging Track RTH Bumiayu, Pengawas Sebut Beton 15 Cm

Penyidik menelusuri keterkaitan antara kebutuhan biaya kampanye dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh Bupati Pemalang nonaktif tersebut.

"Ini juga mengonfirmasi dari saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh bupati, yang kemudian ada kaitannya soal dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memanggil Nurkholes untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom Widiyantoro pada Selasa 10 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa.

Selain Nurkholes, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Mereka yakni Suranto selaku Sekda Kabupaten Purworejo, Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma dari kalangan swasta, serta Petronela Krenak selaku Bupati Sorong Selatan.

Seperti diketahui, Bupati Pemalang non-aktif Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Selasa 28 Juli 2026.

KPK menahan dan menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang itu.

Keempatnya adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Mohamad Haris / Gus Haris (GHA) orang kepercayaan Bupati, staf administrasi KPK Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), dan Lilik Budi yang merupakan ayah dari DIS.***