PUSKAPIK.COM, Brebes – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada Selasa (15/7), Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dengan sejumlah catatan kritis. Fraksi menyoroti tingginya SiLPA sebesar Rp177 miliar dan masih minimnya dampak nyata APBD terhadap kesejahteraan masyarakat. “Laporan keuangan bisa rapi, tapi apakah hati rakyat juga ikut lega? Angka bisa surplus, tapi apakah penderitaan wong cilik ikut terhapus?” ujar Moh. Faezal Atamimi, SH, saat menyampaikan pandangan Fraksi PDIP mewakili fraksi-fraksi lainnya. Fraksi PDIP menyebut bahwa meskipun anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur cukup besar, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Banyak ruang kelas yang rusak, pelayanan puskesmas yang belum optimal, serta jalan desa yang dibiarkan rusak. Fraksi juga mempertanyakan efektivitas perencanaan anggaran, mengingat tingginya SiLPA yang bisa menjadi indikasi lemahnya serapan dan ketidaktepatan dalam merancang program-program prioritas. Empat Rekomendasi Fraksi PDIP: 1. Reformulasi perencanaan anggaran berbasis kebutuhan rakyat kecil. 2. Digitalisasi realisasi APBD secara transparan dan dapat diakses publik. 3. Penguatan pengawasan sosial dengan pelibatan aktif masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas SDM birokrasi agar bekerja lebih humanis dan profesional. Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar berpihak kepada masyarakat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk pengawasan yang membangun. “Rakyat tidak hanya butuh laporan. Mereka butuh kehadiran nyata dari pemerintah,” tegas Faezal. Sidang paripurna ini menegaskan peran DPRD Brebes sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.