Dikeluhkan Mahal, Dirut PDAM Pemalang Ungkap Penentuan Tarif Air di Tangan Bupati

PEMALANG, puskapik.com – Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, Budi Harsudiono Seto Aji, mengungkap bahwa penentuan tarif layanan air bersih berada di tangan bupati selaku Kuasa Pemilik Modal.

Hal tersebut disampaikan Budi saat menanggapi protes Aliansi Tirta Sakti perihal tarif air PDAM Pemalang yang dinilai mahal, namun tidak sebanding dengan kualitas pelayanannya yang buruk lantaran sering terjadi gangguan.

Perwakilan Aliansi Tirta Sakti, Yasir Sulthoni, mengatakan pihaknya datang untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan yang selama ini dikeluhkan pelanggan. Salah satu yang paling banyak disorot ialah air mati akibat pipa pecah.

"Keluhan-keluhan di masyarakat itu banyak sekali pak, salah satunya pelayanan, dari air nglicir, sering mati dan sebagainya." kata Yasir Sulthoni saat audiensi di Kantor Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, Jumat 13 November 2026.

Baca Juga: Sufmi Dasco Jadi Wapres, Simbol Kohesi Nasional

Yasir Sulthoni menilai gangguan distribusi yang berulang tersebut mencerminkan buruknya pelayanan PDAM Pemalang. Kondisi itu semakin disorot karena pelanggan merasa harus membayar tarif yang relatif mahal.

"Artinya dari situ pelayanan PDAM Pemalang kan buruk pak." tegas Yasir Sulthoni.

"Kalau memang mutu PDAM itu buruk, maka harusnya tarif itu tidak masuk (red-cocok) pak. Karena masyarakat mengeluh tarifnya mahal, maka kita disini menuntut supaya tarif PDAM diturunkan." Lanjutnya.

Menanggapi desakan tersebut, Budi Harsudiono Seto Aji menjelaskan, kebijakan tarif berada dalam kewenangan Kuasa Pemilik Modal (KPM), yakni Bupati Pemalang. Karena itu, pihaknya tak bisa serta merta menurunkan tarif.

"Itu atas persetujuan KPM, Jadi yang berhak menurunkan tarif itu bukan kami, jadi yang berhak menurunkan tarif itu dari KPM atau bupati." jelas Budi.

Sebagai informasi, Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang pernah melakukan penyesuaian tarif air bersih pada Juni 2023. Kebijakan tersebut menyasar sejumlah kelompok pelanggan, mulai dari rumah tangga hingga instansi pemerintah dan niaga.

Baca Juga: Terobos Traffic Light di Cepiring Kendal, Daihatsu Sirion Hantam Dump Truk hingga Tabrak Parkiran Showroom

Pada kelompok II, kenaikan tarif berlaku untuk kategori Rumah Tangga 2, Rumah Tangga 3, dan Rumah Tangga 4. Besaran kenaikannya berkisar Rp700 hingga Rp1.400 per meter kubik.

Secara terperinci, tarif Rumah Tangga 2 naik dari Rp2.970 menjadi Rp3.700 per meter kubik. Rumah Tangga 3 dari Rp3.100 menjadi Rp3.800, sedangkan Rumah Tangga 4 dari Rp3.400 menjadi Rp4.200.

Sementara pada kelompok III, tarif pelanggan instansi pemerintah naik dari Rp4.100 menjadi Rp5.100 per meter kubik. Adapun kategori Niaga I mengalami kenaikan dari Rp5.700 menjadi Rp7.100 per meter kubik.***