Infrastruktur hingga Pembenahan Wisata Jadi Prioritas Pembangunan Pemalang 2027

PEMALANG, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, pembenahan lingkungan sekolah, optimalisasi fasilitas publik, hingga penataan kawasan wisata Pantai Widuri.

Program tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027.

Prioritas itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis 15 Oktober 2026.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pemalang itu diawali dengan penyampaian pandangan seluruh fraksi. Dalam kesempatan tersebut, Nurkholes bersama Ketua DPRD Pemalang Martono menandatangani persetujuan Raperda APBD 2027.

Persetujuan ini menjadi salah satu tahapan dalam proses penetapan APBD yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Baca Juga: Nurkholes Minta Pejabat Pemalang Jaga Keharmonisan dan Perkuat Koordinasi

Nurkholes menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Pekerjaan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya akan dilanjutkan, disertai perbaikan pada sejumlah ruas yang membutuhkan penanganan.

Fokus pembangunan terutama diarahkan pada jalan poros dan akses menuju kawasan wisata. Adapun di wilayah perkotaan, pemerintah daerah akan lebih mengutamakan pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia.

“Di tahun 2027 kita masih melanjutkan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Pekerjaan yang belum selesai pada tahun sebelumnya akan kita lanjutkan, kemudian bagian-bagian yang masih membutuhkan perbaikan juga akan kita benahi,” ungkap Nurkholes.

Meski demikian, pelaksanaan berbagai program tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran pinjaman daerah yang masih berlanjut pada tahun 2027.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah berencana meneruskan pemeliharaan fasilitas sekolah sekaligus memastikan lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

“Yang paling penting adalah bagaimana membangun sekolah yang ramah, aman, dan nyaman. Kita berharap tidak terjadi lagi kasus perundungan di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Baca Juga: Pemprov Jateng Kumpulkan Ratusan Karya Riset Peneliti, Bakal Jadi Dasar Pembangunan

Mengenai kebutuhan kepala sekolah, terutama di jenjang sekolah dasar (SD), Nurkholes mengakui masih terdapat kekurangan. Pemkab Pemalang akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku serta ketersediaan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan.

Di sektor pariwisata, penataan kawasan Pantai Widuri juga masuk dalam rencana pembangunan tahun depan. Pembenahan akan dilakukan untuk meningkatkan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kawasan sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung.

Pemerintah daerah juga berencana mendorong berbagai kegiatan untuk menambah daya tarik Pantai Widuri. Salah satu targetnya adalah mengembangkan aktivitas wisata yang dapat berlangsung hingga malam hari.

“Widuri juga akan kita renovasi dan tata ulang agar lebih nyaman. Kita harapkan ke depan Pantai Widuri bisa beroperasi hingga malam hari,” pungkasnya.

Melalui persetujuan Raperda APBD 2027, Pemkab Pemalang berharap berbagai program prioritas tersebut dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran.

Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan pendidikan, pembenahan fasilitas publik, serta pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***