Tarif Air PDAM Pemalang Dikeluhkan, Bayar Mahal Tapi Sering Gangguan

Sabtu, 14 November 2026 | 21.12 WIB
Audiensi Aliansi Tirta Sakti dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dan jajarannya.
Audiensi Aliansi Tirta Sakti dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dan jajarannya.

Aliansi Tirta Sakti geruduk Dirut Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang protes tarif mahal dan sering gangguan pipa. Tuntut tarif diturunkan.

PEMALANG, puskapik.com – Tarif air Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, biaya yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima pelanggan.

Distribusi air bersih masih kerap terganggu, bahkan aliran air sering mati akibat kebocoran pipa yang berulang kali terjadi. Tercatat, sejak Januari hingga pertengahan November 2026 sudah terjadi 36 kali kebocoran pipa.

Keluhan tersebut mencuat dalam audiensi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tirta Sakti dengan jajaran Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang di kantor perusahaan daerah itu, Jumat 13 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, Budi Harsudiono Seto Aji, bersama sejumlah jajarannya.

Perwakilan Aliansi Tirta Sakti, Yasir Sulthoni, mengatakan kedatangan mereka bertujuan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, khususnya pelanggan PDAM Pemalang.

Baca Juga: Gerakan Merawat Pertiwi di Semarang, Agustina Ajak Warga Rawat Sungai dan Lingkungan, Kenalkan Konsep Teba

Menurutnya, persoalan paling banyak disorot berkaitan dengan buruknya kelancaran distribusi air bersih. Pelanggan kerap menghadapi aliran air yang kecil hingga tak mengalir sama sekali dalam waktu tertentu.

"Keluhan-keluhan di masyarakat itu banyak sekali pak, salah satunya pelayanan, dari air nglicir, sering mati dan sebagainya." kata Yasir Sulthoni.

Yasir Sulthoni menilai, gangguan distribusi yang terus berulang kali terjadi itu menjadi gambaran buruknya pelayanan PDAM Pemalang kepada pelanggan. Padahal, pelanggan PDAM Pemalang dibebani tarif yang mahal.

"Artinya dari situ pelayanan PDAM Pemalang kan buruk pak." lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Tirta Sakti mempertanyakan kesesuaian antara tarif yang dibayarkan pelanggan dengan mutu pelayanan yang diberikan perusahaan daerah. Mereka meminta tarif yang dibebankan kepada pelanggan diturunkan.

"Kalau memang mutu PDAM itu buruk, maka harusnya tarif itu tidak masuk (red-cocok) pak. Karena masyarakat mengeluh tarifnya mahal, maka kita disini menuntut supaya tarif PDAM diturunkan." tegasnya.

Tarif Air Bersih PDAM Pemalang dan Kenaikannya

Diketahui, Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sendiri sempat menaikkan tarif layanan air bersih pada Juni 2023 silam. Kenaikan tarif layanan air bersih itu menyasar sejumlah kelompok pelanggan.

Kenaikan tarif di antaranya menyasar Kelompok II yang meliputi Rumah Tangga 2;Rumah Tangga 3;Rumah Tangga 4, serta Kelompok III yang meliputi Instansi Pemerintah dan Niaga. Tarifnya naik Rp 700 hingga Rp 1.400 per-meter kubik.

Baca Juga: Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Diikuti Pelari dari 38 Negara, Ekonomi Magelang Bergeliat

Secara rinci, kenaikan kelompok II atau rumah tangga yaitu Rumah Tangga 2 dari semula Rp 2.970 menjadi Rp 3.700, Fumah Tangga 3 dari semula Rp 3.100 menjadi Rp 3.800, Rumah Tangga 4 dari semula Rp 3.400 menjadi 4.200.

Sementara itu untuk kenaikan kelompok III yaitu Instansi Pemerintah dari semula Rp 4.100 menjadi Rp 5.100 dan Niaga I dari semula Rp 5.700 menjadi Rp 7.100.

Direktur Utama PDAM Pemalang Sebut Kenaikan Tarif Jadi Kebijakan Bupati

Menanggapi keluhan itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, Budi Harsudiono Seto Aji mengungkapkan bahwa kebijakan tarif merupakan wewenang Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Dirinya pun tak bisa mengamini tuntutan penurunan tarif. "Itu atas persetujuan KPM. Jadi yang berhak menurunkan tarif itu bukan kami, jadi yang berhak menurunkan tarif itu dari KPM atau bupati." jelas Budi.***

Artikel Terkait