Bupati Tegal Temui Kementerian PU, Usulkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penanganan Bencana

JAKARTA, puskapik.com - Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman menyambangi Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Dalam pertemuan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah aspirasi terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan pascabencana di Kabupaten Tegal.

Bupati Ischak menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: Jadi Laga Penentu di Liga 2, Persekat Tegal Siap All Out Hadapi Persiba di GOR Trisanja Slawi

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian PU dalam penanganan bencana di Kabupaten Tegal, sekaligus membawa sejumlah aspirasi terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Sejumlah usulan prioritas yang disampaikan mencakup pembangunan Pasar Adiwerna yang telah masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Selanjutnya, penanganan bendung di kawasan Guci yang mengairi ratusan hektare lahan pertanian, serta perbaikan Jembatan Kali Cenang di Suradadi yang berpotensi memicu banjir saat musim hujan.

“Pembangunan Pasar Adiwerna sejak 2021 sudah masuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, sehingga kami berharap dapat segera direalisasikan,” kata Bupati Tegal.

Selain itu, Bupati juga mengusulkan penanganan storedam di Kalibakung, percepatan perbaikan Bendungan Pesayangan yang mengalami kerusakan sejak musim hujan lalu, serta penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Gung guna mencegah kerusakan yang lebih luas.

Di sektor kebencanaan, Bupati menyampaikan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, mengingat kebutuhan hunian masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca Juga: Hadiri Kick Off Meeting Bersama AHY, Wabup Tegal Dukung Pembangunan Tanggul Laut di Pantura

Di luar sektor infrastruktur, Bupati juga mengungkapkan bahwa usulan program Sekolah Rakyat masih terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi ketentuan minimal, sehingga saat ini tengah diupayakan melalui skema tukar guling.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Feriqo Asya Yogananta, menyarankan agar pemerintah daerah menyusun dan menyampaikan usulan secara terpisah sesuai bidang teknis serta ditujukan langsung kepada kementerian terkait agar proses tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif.

“Surat ditujukan kepada Menteri, sehingga dapat diproses sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan pasar dan sarana olahraga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sejalan dengan arahan Presiden dalam program prioritas nasional, sementara sektor lain memerlukan koordinasi lintas kementerian sesuai kewenangan.