DPRD Kabupaten Tegal Terima Aduan Warga Kramat, Tolak Pembangunan Dok Kapal

SLAWI, puskapik.com - DPRD Kabupaten Tegal menerima aduan dari warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal di ruang Badan Anggaran DPRD setempat, Kamis 12 November 2026. Warga menuntut penutupan secara permanen pembangunan baru Dok kapal di pesisir Pantai Kramat.

Puluhan warga Kramat ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani, didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Umi Azkiyani dan sejumlah anggota Komisi III lainnya.

"Dok kapal ini tidak memiliki izin dan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, keberadaan Dok kapal juga akan mencemari lingkungan. Makanya, kami minta pembangunan Dok kapal hentikan permanen," kata Ketua Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu, Warjono usai audiensi.

Dijelaskan, wilayah pembangunan Dok kapal berada di RT 05/RW 01, Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Lokasi itu secara sah merupakan kawasan permukiman atau zona hijau bukan kawasan industri. Penempatan industri berat seperti dok kapal di kawasan permukiman sudah menyalahi atauran tata ruang yang berlaku.

Baca Juga: Pendaftaran Bakal Calon Kades Pilkades Kabupaten Tegal Gelombang I Tahun 2027 Resmi Dibuka

"Lokasi dok kapal ini bersebelahan langsung dengan permukiman warga, sehingga sangat beroptensi pencemaran lingkungan masif dan ancaman kesehatan warga sekitar. Dasar itu, kami mengajukan penolakan pambangunan dok kapal dan menyampaikan keberatan kepada DPRD Kabupaten Tegal," tegas Warjono.

Warjono menegaskan, sejak awal sebelum pembangunan dok kapal, tidak ada sosialisasi kepada warga sekitar. Namun demikian, diperoleh informasi bahwa proses pembelian lahan untuk dok kapal pada tahun 2021 dengan luas sekira 6-7 hektare. Sejauh ini progres pembangunan dok kapal sudah pengurugan dan pembuatan fondasi, sedangkan untuk bangunan belum ada.

"Sebelumnya lokasi tersebut merupakan tambak," kata Warjono.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani menegaskan, lokasi pembangunan Dok kap tidak sesuai tata ruang, karena lokasi tersebut wilayah budidaya ikan. DPRD Kabupaten Tegal akan memastikan apakah di lokasi tersebut masih ada kegiatan pembangunan dok kapal atau tidak.

"Kami akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek apakah masih ada kegiatan pembangunan atau tidak, karena sesuai informasi yang disampaikan dinas terkait, lokasi tersebut memang tidak diperkanankan untuk pembangunan dok kapal. Kami minta aktivitas pembangunan harus dihentikan," ungkap Rudi. ***