Komisi X DPR RI Pastikan Akurasi Data Desil Untuk Bantuan Pendidikan

SLAWI, puskapik.com - Penetapan Desil sebagai penetapan sasaran bantuan pendidikan dan bantuan sosial masih jadi polemik di masyarakat. Masukan masyarakat ditindaklanjuti Komisi X DPR RI dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Tegal di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Tegal, Kamis 17 September 2026.

Kunker Panitia Kerja (Panja) Rencana Undang-undang (RUU) Statistik itu, untuk memastikan Akurasi data Desil dalam penetapan sasaran bantuan pendidikan dan penguatan tata kelola data statistik.

Kunker dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Agung Widiyanto dan diikuti sejumlah anggotanya, diantaranya Hj Kurniasih Mufidayati, H Rycko Menoza, Ali Zamroni, H Furtasan Ali Yusuf, Habib Syarief Muhammad, dan H Muslimin Bando. Kunker dihadiri Ketua BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Budi Setiawan dan Kepala Subdirektorat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik BPS RI Rocky Gunung Hasudungan.

Baca Juga: Dandim Pemalang Tinjau Progres Jembatan Gantung Perintis Garuda di Blimbing

Rombongan dari Jakarta itu, ditemui Bupati Tegal H Ischak Maulana Rohman dan Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid serta para kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tegal.

Agung Widyantoro mengatakan, Kunker Komisi X DPR RI dalam rangka menampung aspirasi untuk penyempurnaan RUU Statistik yang sedang dibahas di Panja RUU Statistik. UU tentang Statistik yang sudah 29 tahun belum diperbarui itu, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

"Sekarang ini masyarakat berubah struktur dan kehidupan sehari-hari. Dari transaksi kehidupan ekonominya pun sekarang ini banyak sekali menggunakan castles. Di dalam RUU ini juga perlu kita coba, kita combine rumusan-rumusan pasal-pasalnya, bijakannya seperti apa sehingga ada update data," kata politisi Golkar itu.

Baca Juga: Kemarau Panjang Ganggu Distribusi Air PDAM di Pemalang

Bupati Tegal, H Ischak Maulana Rohman dalam sambutannya menegaskan, pentingnya akurasi data desil sebagai dasar penetapan sasaran bantuan pendidikan dan perumusan kebijakan pembangunan. Menurut Ischak, data yang berkualitas membutuhkan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi secara berkelanjutan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, perangkat daerah, pemerintah desa, serta pihak terkait agar bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi pusat dan daerah sekaligus menghasilkan masukan untuk meningkatkan tata kelola data statistik dan ketepatan sasaran bantuan pendidikan," pungkasnya. ***