Muscab PKB, Bupati Tegal Tekankan Sinergi Eksekutif-Legislatif Kawal Program Prioritas Daeeah

SLAWI, puskapik.com — Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, mendorong penguatan sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif guna memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah.

Kolaborasi ini dinilai krusial agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tegal di Kantor DPC PKB setempat, Senin,20 April 2026.

Menurut Ischak, partai politik melalui fungsi legislatif memiliki peran vital dalam mengawal berbagai program prioritas.

Baca Juga: Plt. Bupati Pekalongan Salurkan Insentif untuk 900 Marbot

Ia mencontohkan kebijakan strategis yang memerlukan dukungan bersama, seperti pemberian insentif bagi guru agama hingga honorarium bagi ketua RT dan RW.

“Sinergi eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat agar program daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan peserta musyawarah.

Ischak menambahkan, forum musyawarah partai juga menjadi ruang strategis untuk evaluasi sekaligus mempererat kolaborasi dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Tegal ke depan.

Baca Juga: PSSI Brebes Siap Gelar Kompetisi Berjenjang dan Liga 1 Super

Senada dengan hal itu, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Sarif Abdillah, mengingatkan pentingnya konsolidasi internal partai dalam menghadapi tantangan politik maupun pembangunan.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat langkah ke depan, bukan sekadar berpuas diri," tegas Sarif.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Abdul Aziz, menilai Muscab sebagai titik tolak untuk meningkatkan soliditas organisasi. Ia menekankan bahwa penguatan internal harus diarahkan pada peningkatan kapasitas partai dalam merespons dinamika daerah secara adaptif.

Melalui Muscab VI ini, PKB diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang adaptif sekaligus memperkokoh posisi partai sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.