Polres Tegal Salurkan 800 Paket Sembako dan Air Bersih
Polres Tegal menyalurkan 800 paket sembako, air bersih, layanan kesehatan gratis, dan skrining TB Paru bagi warga terdampak bencana di Desa Padasari.
SLAWI, puskapik.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tegal menggelar aksi bakti sosial dan bakti kesehatan di sejumlah wilayah.
Salah satu titik fokus kegiatan berlangsung di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, pada Selasa, 30 Juni 2026.
Kegiatan bakti sosial ini dipusatkan di Masjid Al Barkah. Selain membuka pelayanan kesehatan gratis oleh Seksi Dokkes (Sie Dokkes) Polres Tegal, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tegal Ny. Erin Bayu Prasatyo menyerahkan bantuan secara langsung.
Baca Juga: Sempat Muncul, Jasad Nelayan Pemalang Hilang Saat Hendak Dievakuasi
Bantuan yang dibagikan meliputi paket sembako, popok (pampers) untuk anak dan dewasa, serta kebutuhan pokok lainnya.
Bantuan diutamakan bagi warga Desa Padasari yang terdampak bencana tanah bergerak, khususnya yang belum mendapatkan hunian sementara (huntara).
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo menyebutkan bahwa pihaknya menyiapkan total 800 paket sembako untuk didistribusikan ke beberapa lokasi.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Hargai Semangat Mahasiswa dalam Menyampaikan Kritik
Selain di Desa Padasari, paket sembako tersebut juga disalurkan bagi warga yang tinggal di Huntara Capar dan Huntara Jatinegara.
Tidak hanya sembako, menyikapi musim kemarau yang mulai melanda, Polres Tegal juga menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa yang membutuhkan.
"Ini baru tahap awal sepuluh tangki untuk mengisi penampungan air di Huntara, Warureja, dan Suradadi. Aksi ini akan terus berlanjut ke desa-desa yang membutuhkan bantuan air bersih secara kontinu," terang Kapolres Tegal saat ditemui di lokasi kegiatan.
Dari hasil pantauan pemeriksaan kesehatan gratis, AKBP Bayu Prasatyo menuturkan bahwa mayoritas warga mengeluhkan penyakit batuk, tekanan darah tinggi, pegal-pegal, hingga sakit mata.
Dalam kesempatan dialog bersama warga, Kapolres juga menemukan fakta bahwa sejumlah warga ternyata belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Hal ini langsung menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Kapolres berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal bisa segera memfasilitasi warga.
Terlebih, Bupati Tegal sebelumnya telah menginstruksikan jajarannya untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan akses BPJS Kesehatan.
"BPJS Kesehatan ini sangat krusial agar warga memiliki akses berkala untuk berobat di Puskesmas," tegasnya.
Skrining Massal TB Paru
Di tempat yang sama, Polres Tegal bersama tim medis juga melaksanakan tracing atau pelacakan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru.
Kapolres mengingatkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TB Paru tertinggi.
Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah berada di posisi tiga besar nasional, dan Kabupaten Tegal masuk dalam jajaran tiga daerah dengan pengidap TB Paru tertinggi di Jawa Tengah.
"Kami dari jajaran Polres Tegal hadir untuk membantu Dinas Kesehatan Pemkab Tegal dalam melakukan tracing terhadap warga yang bergejala atau terindikasi mengidap TB Paru," sebut Kapolres.
Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan warga yang terindikasi kuat, Polres Tegal akan memfasilitasi pengecekan medis lanjutan, seperti cek darah dan foto rontgen dada (thorax).
"Setelah diagnosis tegak, kami akan mendampingi mereka secara intensif untuk rutin minum obat. Kunci kesembuhan dan pemutusan rantai penularan TB Paru adalah konsumsi obat yang teratur tanpa putus," imbuh AKBP Bayu Prasatyo.
Guna menyukseskan program ini, personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal dikerahkan untuk rutin menyambangi rumah warga binaannya yang sedang menjalani pengobatan TB Paru demi mengingatkan jadwal minum obat.
Polres Tegal juga berencana meluncurkan aplikasi digital dalam waktu dekat untuk memantau kondisi kesehatan serta ketersediaan obat para pasien TB Paru di Kabupaten Tegal.
Kepala Desa Padasari, Mashuri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Polres Tegal yang telah mengucurkan bantuan sosial dan layanan kesehatan di desanya.
Mashuri membeberkan, saat ini masih ada sekitar 444 Kepala Keluarga (KK) di desanya yang belum mendapatkan fasilitas huntara.
Akibatnya, sebagian warga terpaksa menumpang di rumah kerabat, mengontrak rumah di desa lain, bahkan ada yang mendirikan gubuk bambu darurat di samping reruntuhan rumah mereka yang roboh.
"Untuk mengontrak rumah pun sulit karena roda ekonomi warga lumpuh dan tidak ada biaya. Jadi terpaksa ada yang masih bertahan di dekat lokasi bangunan yang rusak," ungkap Mashuri pilu.
Pihak pemerintah desa mengaku berada di posisi yang sulit dan hanya bisa terus mengimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gerakan tanah susulan.
Terkait jaminan hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per jiwa per hari serta bantuan uang kontrakan rumah senilai Rp600.000 per KK, Mashuri menjelaskan bahwa bantuan tersebut saat ini belum cair karena masih dalam proses administrasi.
"Informasi yang kami terima, pencairan akan dilakukan pada bulan Juli (bulan depan) karena pendataan sudah selesai. Skemanya, jadup diberikan untuk warga yang sudah tinggal di Huntara, sedangkan warga di luar Huntara akan menerima bantuan uang kontrakan," pungkasnya. **