GRIB Jaya Gelar Aksi di City Walk Pemalang, Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tanpa Tebang Pilih

PEMALANG, puskapik.com – Masyarakat Kabupaten Pemalang mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Mereka mendesak agar lembaga antirasuah itu tak hanya mengusut dugaan korupsi pemerasan, tetapi juga dugaan jual beli jabatan, jual beli proyek, serta gratifikasi yang dioperasikan banyak aktor.

Dukungan dan desakan itu disampaikan organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya Kabupaten Pemalang lewat aksi unjuk rasa yang mereka gelar di Simpang City Walk Pemalang, Kamis 6 Agustus 2026.

Massa berorasi di jalanan sebagai bentuk keprihatinan atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang lagi-lagi menyeret Bupati Pemalang.

Wakil Ketua I DPC GRIB Jaya Pemalang, Jabidi menyampaikan, apresiasi terhadap langkah KPK yang telah menindak tegas dugaan korupsi di Kabupaten Pemalang.

Namun, kata Jabidi, pihaknya mendesak penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Masyarakat berharap KPK mengusut kasus itu sampai ke akar-akarnya.

Kualitas Pembangunan

"Korupsi jual beli jabatan dan proyek tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Jabidi.

Jabidi menegaskan, GRIB Jaya sebagai bagian dari masyarakat Pemalang mendukung langkah KPK memerangi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Maka, lewat aksi tersebut DPC GRIB Jaya Pemalang mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Tidak hanya dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, tetapi juga dugaan jual beli jabatan, jual beli proyek, serta gratifikasi yang menjadi fokus awal pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Pemalang.

"Kami masyarakat sudah lama mencium bau busuk dugaan praktik korupsi di Kabupaten Pemalang," kata Jabidi.

GRIB Jaya sebelumnya sudah menemukan berbagai kejanggalan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang, di antaranya seleksi Sekda yang terkesan tarik ulur, termasuk istri bupati yang menjadi Dewan Pengawas RSUD M Ashari Pemalang.

"Sebelum terjadi OTT KPK, kami juga mencium adanya celah-celah rawan korupsi dalam proses lelang pembangunan RS Randudongkal," pungkasnya.***

Tag: aksi unjuk rasa

GRIB Jaya Gelar Aksi di City Walk Pemalang, Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tanpa Tebang Pilih