Germaspara Dorong DKPPP Kota Tegal Dipisah Jadi DKP Mandiri

TEGAL, puskapik.com - Gerakan Masyarakat Perikanan Pantura atau Germaspara mendorong agar Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal, dipisah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP yang berdiri sendiri.

Pemisahan tersebut dinilai penting agar pengelolaan sektor kelautan dan perikanan bisa lebih fokus dan optimal dari hulu hingga hilir.

Ketua Germaspara, Riswanto, menilai pemisahan UPTD DKPPP menjadi DKP mandiri merupakan langkah yang layak dan mendesak dilakukan.

Pasalnya, karakteristik serta tantangan sektor kelautan dan perikanan sangat berbeda dengan sektor pertanian darat.

"Sudah saatnya urusan kelautan dan perikanan di Kota Tegal dikelola oleh dinas tersendiri agar lebih fokus menjawab kebutuhan dan tantangan nelayan," ujar Riswanto.

Menurut Riswanto, sektor kelautan dan perikanan memiliki kompleksitas tersendiri.

Hal itu mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan laut, perikanan tangkap dan budidaya hingga pengawasan sumber daya ikan dan mutu hasil perikanan.

Dengan dinas yang berdiri sendiri, kebijakan dan program diyakini akan lebih terarah dan tepat sasaran.

Selain itu, pemisahan dinas juga dinilai dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan bantuan.

Selama masih digabung, sektor kelautan dan perikanan kerap kalah prioritas dibanding sektor pertanian yang cakupannya lebih luas.

"Jika dipisah, alokasi anggaran dari APBD maupun bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa lebih maksimal dan benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan dan pembudidaya ikan," jelas Riswanto kepada puskapik.com, Rabu 14 Januari 2026.

Riswanto menambahkan, keberadaan DKP mandiri diharapkan mampu meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir, mulai dari nelayan, pembudidaya, pengolah hingga pedagang ikan.

Pelayanan perizinan, peningkatan kualitas SDM serta pendampingan usaha perikanan dinilai akan lebih responsif jika ditangani oleh dinas yang fokus.

Dari sisi regulasi, pemisahan DKP dinilai memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

"Tujuan akhirnya tentu menciptakan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal," ujar Riswanto. **

Tag: dkpp tegal

Germaspara Dorong DKPPP Kota Tegal Dipisah Jadi DKP Mandiri

Paket Sembako Murah Diburu Emak-emak di Tegal