Gawat, Dana Desa di Kabupaten Tegal Tinggal Rp300 Juta Per Desa

SLAWI, puskapik.com - Dana Desa (DD) tahun 2026 di Kabupaten Tegal yang digelontorkan Pemerintah Pusat dipangkas sekitar 65 persen.

Tiap desa rata-rata hanya mendapatkan Rp300 juta pertahun. Padahal, tahun sebelumnya rata-rata tiap desa mendapatkan Rp1 miliar.

Kepala Dispermades Kabupaten Tegal, Teguh Mulyadi mengatakan, penurunan DD tahun 2026 berdasarkan Surat Pemberitahuan Rincian DD 2026 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI pada 29 Desember 2025. Rincian DD digunakan untuk penyusunan APBDes tahun 2026.

Baca Juga: Anggota DPRD Pemalang Soroti Kebijakan Baru UHC, Ada Risiko Keselamatan Warga

Sedangkan, petunjuk operasional DD termuat dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026.

Permendes PDT ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.

"Tiap desa rata-rata Rp300 juta. Total DD untuk 281 desa di Kabupaten Tegal sekitar Rp101,3 miliar," kata Teguh Mulyadi saat dimintai keterangan, Kamis 8 Januari 2026.

Baca Juga: Agung Widyantoro Pastikan Revitalisasi SDN Panggung 5 Tegal

Kepala Dispermades yang akrab disapa TM itu, menuturkan, dibandingkan DD tahun 2026, setiap desa rata-rata mendapatkan Rp1 miliar.

Total DD untuk 281 desa di tahun 2025 sebesar Rp321,8 miliar. Penurunan DD tahun 2026 mencapai 65 persen.

"Kalau kami tidak ada masalah, dan desa pun tidak ada masalah. Imbasnya ke masyarakat yang menikmati dana desa," ujar TM.

Baca Juga: Tak Punya Ruang Kelas, Siswa SDN Panggung 5 Tegal Belajar di Tempat Parkir

Ditambahkan, pelaksanaan DD tahun 2025 mencapai 100 persen di seluruh desa Kabupaten Tegal.

Capaian tersebut membuat Dispermades Kabupaten Tegal mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jateng.

"Kami berharap tahun ini juga bisa 100 persen," pungkas TM. **

Tag: kepala dispermades

Gawat, Dana Desa di Kabupaten Tegal Tinggal Rp300 Juta Per Desa