BGN Satukan Persepsi Kepala Daerah Pantura Barat Jateng Soal MBG

TEGAL, puskapik.com - Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadang Hendrayudha, mengumpulkan kepala daerah Pantura Barat Jawa Tengah di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Selasa 10 Februari 2026.

Pertemuan tersebut membahas strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sesuai Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

Dadang menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi MBG berjalan efektif dan terukur.

Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman serta Inspektur Daerah Brebes, Apriyanto Sudarmoko yang mewakili Bupati Brebes.

Dalam paparannya, Dadang menjelaskan bahwa strategi MBG akan membentuk 35.370 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di 36 provinsi sepanjang 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 27.000 unit di wilayah aglomerasi dan 8.370 unit di wilayah terpencil.

"Kita manfaatkan kolaborasi multisektor, mulai dari TNI, Polri, swasta hingga pemerintah daerah," ujar Dadang.

Dadang juga menegaskan peran pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan.

Salah satunya melalui kewajiban pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, Bumdes, koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih, peternakan rakyat, nelayan serta pelaku usaha masyarakat di sekitar SPPG.

Menurut Dadang, pelaksanaan MBG akan berbasis harga pasar lokal yang diperoleh dari survei langsung oleh Kepala SPPG dan pengawas.

"Skema ini dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus keberlanjutan program," ucap Dadang.

Dalam kesempatan itu, Dadang turut menayangkan sejumlah video percontohan dapur SPPG beserta pelatihan para relawan.

Video tersebut menunjukkan bahwa program MBG telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, bukan sekadar kebijakan dadakan.

Percontohan dapur MBG sendiri telah dimulai sejak Januari 2024 di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dari percontohan tersebut, BGN melakukan evaluasi di setiap tahapan.

"Setiap tahap kami evaluasi, mulai dari alasan perlunya dapur yang distandarisasi nasional, kebutuhan kepala SPPG sebagai manajer, keberadaan ahli gizi dan akuntan, jumlah ideal pegawai sebanyak 47 orang, mekanisme distribusi agar tepat waktu, strategi menjaga higienitas dapur hingga penggunaan food tray," jelas Dadang.

Tag: pantura barat

BGN Satukan Persepsi Kepala Daerah Pantura Barat Jateng Soal MBG